Menimbang Kautsar Untuk Banda Aceh

Komisi 2 DPR RI telah mengusulkan kepada pemerintah melalui Kemendagri bahwa jadwal pilkada Aceh akan berlangsung normal pada tahun 2022.  Maka tahun depan kita akan memasuki tahun politik menghadapi pilkada serentak untuk Provinsi Aceh dan 20 kabupaten/kota termasuk Banda Aceh.

Tahun politik masih tujuh bulan lagi, tapi sejumlah analisa calon kandidat hingga polling-polling online mulai ramai beredar di sosial media. Perbincangan politik dari dunia maya ini, kemudian hadir dalam obrolan nyata di meja-meja warung kopi sampai menyusup dalam obrolan keluarga di meja makan.

Untuk pilkada Banda Aceh sejumlah tokoh masuk dalam hitungan. Dari pemberitaan media, nama kandidat yang muncul didominasi oleh politisi yang sebagian besar merupakan ketua partai dan legislator.

Hasil pemilu 2019 menempatkan PKS, PAN dan Partai Demokrat sebagai pemenang pemilu Kota Banda Aceh dengan perolehan masing-masing 5 (lima) kursi. Berdasarkan Qanun Pilkada Aceh nomor 12 tahun 2016, dalam pasal 22 ayat 1 syarat pengajuan pasangan calon diusung minimal 15% dari total kursi.

Artinya dengan jumlah total 30 kursi di DPRK Banda Aceh, hanya ada tiga partai yaitu PKS, PAN dan Partai Demokrat yang sudah siap mengusung calon kandidat tanpa harus berkoalisi dengan partai lain untuk memenuhi syarat usungan.

Membaca langkah politik Partai Demokrat di Banda Aceh menjadi yang paling menarik. Kenapa? Partai Demokrat pernah menjadi partai penguasa di kota Banda Aceh. Jumlah perolehan kursi Partai Demokrat dari pemilu ke pemilu relatif stabil. Ini menandakan Partai Demokrat punya basis pemilih loyal di Banda Aceh.

Ironisnya pada pilkada Banda Aceh tahun 2017 Partai Demokrat memilih tidak mengusung kader sebagai kandidat. Status Partai Demokrat yang saat itu sebagai partai pemenang pemilu 2014 dengan 5 kursi, memutuskan memberikan tiket usungan kepada Illiza-Farid yang akhirnya kalah oleh pasangan Banda Aceh Gemilang Aminullah-Zainal.

Kalau tahun 2017 Partai Demokrat salah langkah dan tidak percaya diri mengusung kader, analisa saya di Pilkada 2022 langkahnya pasti berbeda. Terpilihnya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) secara aklamasi sebagai ketua umum baru serta Nova Iriansyah yang akan tampil kembali dalam pilkada Gubernur Aceh dengan status sebagai incumbent menjadi variabel utama berubahnya langkah politik Partai Demokrat.

Sebagai ketum baru, AHY dituntut wajib menunjukkan prestasi. Mengingat posisi Partai Demokrat saat ini menjadi oposisi pemerintahan atau dengan kata lain tidak ada menteri dari Partai Demokrat yang kinerjanya bisa diklaim sebagai prestasi partai, maka opsi prestasi satu-satunya adalah dengan memenangkan sebanyak mungkin pilkada dengan mengusung kader internal partai.

Memenangkan pilkada tentu menjadi kemenangan-kemenangan kecil sebelum menghadapi pemilu dan pilpres 2024. Prestasi kemenangan pilkada otomatis meningkatkan minat masyarakat mendaftar sebagai kader dan bakal caleg. Prestasi kemenangan pilkada juga linier mendongkrak elektabilitas AHY sebagai bakal capres.

Kebijakan AHY mempercayakan Teuku Riefky Harsya sebagai Sekjen partai memberikan keuntungan tersendiri bagi elektabilitas Partai Demokrat di Aceh. Politisi yang sudah bercokol 3 periode di DPR RI itu terbukti punya basis pemilih loyal, terutama di Banda Aceh.

Siapapun kader Partai Demokrat yang akan diusung nantinya sebagai calon walikota diyakini akan memperoleh coattail effect dari Riefky. AHY akan turun menjadi juru kampanye di setiap daerah pemilihan sebagai upaya mendukung kader sekaligus sosialisasi diri untuk mendongkrak elektabilitas yang saat ini masih diposisi bawah. Membayangkan tampilnya AHY dan Riefky menjadi jurkam di panggung kampanye pilkada Banda Aceh, rasanya akan disambut dengan antusiasme pemilih dan diliput banyak media.

Begitupun dengan Nova. Sebagai Gubernur petahana sekaligus Ketua Partai Demokrat Aceh, Nova haruslah mengatur strategi yang adaptif dengan lanskap pilkada serentak. Salah satunya dengan memasang (kader) paslon kandidat bupati/walikota yang siap bekerja paralel untuk sukses pilkada. Nova tentu sudah melakukan evaluasi dari kebijakan salah langkah di pilkada Banda Aceh 2017.

Sebagai calon kandidat gubernur sekaligus ketua partai  Nova punya tanggung jawab politik sekaligus “beban” pembuktian. Tanggung jawab untuk memenangkan sebanyak mungkin pilkada kabupaten/kota dan pembuktian bisa berhasil menang tanpa “faktor Irwandi”.

Menimbang Kautsar

Sebagaimana ulasan diatas, Banda Aceh sudah pasti masuk radar target wilayah kemenangan Partai Demokrat secara nasional. Partai Demokrat Banda Aceh punya banyak pilihan kader potensial untuk diusung sebagai calon walikota. Nama Kautsar memang belum dibahas di sosial media dan polling online.

Namun seluruh kader dari tingkat pusat sampai ranting, siapapun dia harus dikalkulasi sebagai potensi. Menimbang masuknya Kautsar ke lantai bursa kandidat walikota Banda Aceh yang saat ini menjadi pengurus DPP Partai Demokrat tentu tidak  bisa diabaikan. Justru jikalau nanti Kautsar tampil sebagai calon kandidat ini akan menjadi ‘faktor X’.

Menjadi menarik karena yang bertanggung jawab untuk menyusun strategi meraih kemenangan pilkada adalah Andi Arief yang dipercaya sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) DPP Partai Demokrat.

Andi Arief merupakan rekan seperjuangan Kautsar sesama aktivis eksponen ’98. Chemistry ini harus dihitung sebagai permulaan mengambil ancang-ancang menerjunkan Kautsar bertarung di pilkada Banda Aceh. Berbicara pengalaman di pemerintahan, Kautsar sama saja dengan seluruh kader potensial yang sudah muncul sebagai bakal calon Walikota Banda Aceh.

Kesemuanya sama-sama pernah menjadi legislator. Bedanya Kautsar di level provinsi, yang lainnya di kota Banda Aceh. Tugas Andi Arief tinggal menempatkan nama Kautsar sebagai bakal calon untuk kemudian di survey secara internal. Biarkan survey yang membuktikan sambil mulai memikirkan tagline kampanye. Slogan perjuangan nasional “Mari Bung Rebut Kembali!” atau memplesetkan tagline kampanye Ronald Reagan yang diikuti Donald Trump “Make Banda Aceh Great Again” mungkin bisa jadi alternatif pilihan.

Dalam sudut pandang marketing politik, Kautsar punya modal politik dan nilai jual unik. Secara figur saya melihatnya ibarat mugee eungkot (penjual ikan keliling dengan sepeda motor membawa dua keranjang ikan dikedua sisi), “satu jiwa dua raga”. Jiwanya aktivis intelektual, raganya kader Partai Demokrat sekaligus Partai Aceh, kombinasi partai nasional dan partai lokal.

Belum lagi menghitung basis tradisional keluarga dimana ayahanda Abu Yus merupakan tokoh politik Pidie dan sepuh PPP di Aceh. Kautsar punya pengalaman panjang dalam organisasi pelajar hingga mahasiswa.

Di PII, HMI, dan SMUR Kautsar terbentur dan terbentuk. Dikader dan mengkader. Para mentor, sejawat dan barisan kader itu tersebar di banyak tempat dan profesi. Segala lini mulai birokrat hingga swasta. Syahdan, pemain politik utama di Aceh saat ini, para pengatur kebijakan pemerintah dan keputusan politik bisa dibilang rekan se-angkatan Kautsar. Singkatnya Kautsar punya modalitas politik yang kuat dari jalan Teuku Nyak Arief hingga menyatukan dua kampus jantong hatee rakyat Aceh di Darussalam apabila diusung sebagai calon kandidat Walikota.

Namun ada beberapa catatan yang saya analisa akan menjadi hambatan dan tantangan bagi Kautsar andai dirinya unggul dalam survey internal Partai Demokrat. Pertama, penerimaan kader akar rumput partai.

Elite partai tingkat pusat boleh memutuskan, tapi yang menentukan strategi dan kerja politik sukses adalah kader-kader di tingkat bawah dari kecamatan sampai ranting. Ada banyak kasus dimana kader akar rumput tidak bekerja maksimal akibat sosok yang diusung bukan idaman kader tingkat bawah. Kautsar orang baru di Partai Demokrat.

Tidak berjibaku membangun struktur partai. Legislator Partai Demokrat dan pimpinan partai di Banda Aceh juga bisa ambil sikap matikan mesin imbas dari kecewa batal diusung oleh partai.

Kedua, Kautsar akan dihadapkan pada kondisi in between ‘dua raga’. Dua figur Ketua Partai, Nova Iriansyah dan Muzakkir Manaf Ketua Partai Aceh menjadi dua nama yang hampir pasti bertarung di pilkada Gubernur Aceh 2022.

Akibat lanskap pilkada serentak, potensi meraih ceruk suara di dua partai sekaligus untuk kota Banda Aceh akan menemukan banyak rintangan. Hambatan-rintang ini berpotensi bergulir menjadi sentimen negatif dalam kerja politik di basis pemilih. Mendamaikan hambatan ini bisa saja dengan solusi menggandeng kader Partai Aceh sebagai pasangan wakil walikota.

Tapi sebaliknya akan merepotkan Nova untuk mendulang suara maksimal di wilayah basis partai. Poin ini selalu menjadi tantangan dari kebutuhan kerja politik paralel pilkada serentak.

Ketiga, faktor mental dan logistik dana kampanye. Kautsar akan bertarung dengan kondisi baru kalah di Pemilu 2019. Secara manusiawi ada faktor kelelahan mental sekaligus fisik akibat panjangnya masa kampanye di pemilu 2019 disertai konsekuensi habisnya sejumlah dana untuk biaya politik dan kampanye. Sehebat apapun kapasitas, popularitas dan elektabilitas seorang kandidat tanpa didukung “isi tas” mustahil akan memenangkan pilkada yang saat makin liberal dengan mahalnya cost politic.

Ada ‘variabel peluang’ dalam analisa kondisi politik yang diurai diatas; yang disebabkan oleh momentum, taktik dan tekad AHY membuktikan kemampuan diri. Prediksi saya Partai Demokrat dan Kautsar akan menjadi pusat perhatian dalam pilkada Banda Aceh 2022. Mengutip Mark Manson, “…menjadi pusat perhatian akan mendatangkan uang”. Kepiawaian Kautsar sebagai komunitor politik akan diuji pada tantangan-hambatan ini.

Beredar kabar ada calon kandidat walikota yang sudah bersiap memenangkan pilkada apabila “situasi normal” tanpa hadirnya faktor X. Ibarat permainan catur, sudah memasang strategi catenaccio catur sejak awal dengan formasi raja roker benteng. Hadirnya Kautsar sebagai faktor X ibarat langkah menyerang kuda yang unpredictable (tidak diduga), ada sisi element of surprise (elemen kejutan) dan memberikan ragam arsiran pada kekuatan figur dan dukungan di basis lawan. Diatas kertas, bakal ada nama kandidat yang mundur dari pencalonan, penyesuaian bongkar pasang paslon dan pendukung yang berbalik arah dukungan.

Perebutan suara di basis milenial

Berkaca pada pilkada terakhir, milenial Banda Aceh mampu menggeser trend dan kondisi status quo tersebut. Kemenangan Aminullah sebagai Walikota yang berasal dari Aceh Barat pada pilkada lalu salah satu faktornya karena berhasil merebut basis suara milenial.

Basis suara milenial di Banda Aceh bukan sekedar angka statistik 60% pemilih mayoritas, lebih dari itu—dukungan milenial menjadi potret kemana muara dukungan suara  pemilih akan mengalir, viral atau tidaknya sebuah isu dan bisingnya kampanye di udara lewat media sosial.

Pasangan Aminullah-Zainal sekalipun tidak lagi muda secara usia, tapi nyatanya konsisten menggarap suara anak muda lewat peran Aminullah di komunitas sepakbola dan pecinta klub Persiraja dan komunitas kreatif pemuda gampong.

Dialektika wacana yang berkembang di kalangan milenial Banda Aceh saat ini adalah Banda Aceh milik kita bersama. Banda Aceh milik semua suku dan agama. Pemimpin Banda Aceh nantinya harus mampu merawat dan memastikan wacana ini menjadi mindset pembangunan Banda Aceh kedepan.

Saya mengamati Kautsar akan diuntungkan dalam perebutan basis kelompok ini. Ia “organik” dalam gesture dan identitas, memahami simbol semiotik dan isu milenial di Banda Aceh. Paham kebutuhan milenial dan responsif terhadap kondisi. Salah satu gagasan Kautsar yang saya kutip dari website kampanye Kautsar di pemilu lalu: “Karakter politik pemuda di masa depan adalah kebersamaan.

Sebagai milenial sekaligus politisi, andai saya yang juga eks aktivis mahasiswa ini punya niatan untuk ikut dalam kontestasi pilkada 2022 mendatang sebagai bakal kandidat Walikota, saya akan menghitung Kautsar sebagai kompetitor. Sambil menunggu kejutan apalagi yang akan muncul kedepan.

1. Fauzan Febriansyah

(Penulis adalah Politisi Muda. Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) Partai Hanura Provinsi Aceh)