Di Antara Seragam dan Sabuk Hitam: Polri Menjaga Netralitas di Arena Taekwondo

Kehadiran anggota Polri sebagai wasit dalam cabang olahraga Taekwondo Indonesia bukan hanya fenomena fisik di arena pertandingan, melainkan cerminan integrasi nilai kedisiplinan, keadilan, dan profesionalitas yang melekat pada dua dunia: penegakan hukum dan bela diri. Di tengah sorotan publik terhadap transparansi dan etika institusi negara, sosok polisi yang berdiri di tengah arena sebagai wasit menjadi simbol penting tentang makna netralitas dan ketegasan yang tidak memihak.

Taekwondo, sebagai seni bela diri asal Korea, menjunjung tinggi lima prinsip utama: berbudi luhur, integritas, keteguhan, pengendalian diri, dan semangat juang.

Nilai-nilai ini selaras dengan ethos kepolisian yang menuntut kejujuran, keberanian, serta tanggung jawab dalam menjalankan tugas. Ketika seorang polisi mengenakan seragam wasit Taekwondo, ia tidak hanya mengawal jalannya pertandingan, tetapi juga membawa kredibilitas institusi yang diwakilinya.

Menjadi wasit Taekwondo bukanlah tugas ringan. Dibutuhkan ketelitian membaca gerakan, kecepatan dalam mengambil keputusan, serta keberanian menjatuhkan sanksi ketika terjadi pelanggaran.

Polisi yang terlatih mengambil keputusan secara cepat dan objektif memiliki modal kuat untuk menjalankan peran ini secara profesional. Hal ini memperkuat persepsi bahwa Polri tidak hanya hadir di ruang hukum, tetapi juga di ruang pembinaan karakter.

Lebih jauh, kehadiran Polri sebagai wasit membuka ruang dialog antara institusi negara dan masyarakat sipil melalui olahraga. Di tengah ketegangan sosial atau menurunnya kepercayaan publik terhadap aparat, sosok polisi yang berinteraksi dengan atlet muda, pelatih, dan penonton dalam suasana kompetitif yang sehat dapat menjadi jembatan empati sekaligus pemulihan citra. Olahraga menjadi ruang netral tempat keadilan dan sportivitas dapat dirasakan bersama.

Keterlibatan Polri dalam Taekwondo juga menunjukkan bahwa institusi ini tidak semata fokus pada penindakan, tetapi juga pada pembinaan. Banyak anggota Polri yang aktif sebagai pelatih, atlet, bahkan pengurus organisasi olahraga bela diri.

Ini menjadi modal penting dalam mendukung pengembangan sumber daya manusia yang tangguh, beretika, dan berprestasi. Dalam visi Indonesia Emas 2045, sinergi ini memiliki nilai strategis.

Meski demikian, tantangan tetap ada. Polisi yang bertugas sebagai wasit harus menjaga jarak dari konflik kepentingan, terutama jika pertandingan melibatkan atlet dari institusi yang sama.

Netralitas mutlak dijaga, karena satu keputusan bias dapat merusak kredibilitas pertandingan sekaligus institusi Polri. Oleh karena itu, pelatihan etika dan pengawasan internal perlu menjadi bagian integral dari sertifikasi wasit.

Dari sisi pembinaan generasi muda, kehadiran polisi sebagai wasit bisa menjadi teladan. Anak-anak dan remaja yang melihat aparat negara bersikap adil dan sportif akan lebih mudah menumbuhkan kepercayaan kepada institusi negara.

Hal ini sangat penting, terutama di daerah dengan sejarah ketegangan antara masyarakat dan aparat. Taekwondo pun menjadi ruang rekonsiliasi yang sederhana, namun bermakna.

Khusus di Aceh, di mana nilai adat, agama, dan etika dijunjung tinggi, kehadiran polisi sebagai wasit Taekwondo dapat menjadi simbol harmonisasi antara kekuasaan dan kebudayaan.

Aparat yang menunjukkan sikap adil dan sportif di arena publik tidak hanya menegakkan aturan, tetapi juga merawat kepercayaan sosial—fondasi penting bagi perdamaian dan pembangunan.

Kehadiran Polri sebagai wasit Taekwondo Indonesia merupakan cerminan transformasi institusional yang lebih luas. Ini bukan semata soal pertandingan, tetapi tentang bagaimana negara hadir di tengah masyarakat dengan cara yang adil, manusiawi, dan inspiratif.

Di antara seragam dan sabuk hitam, kita melihat harapan: bahwa keadilan dapat ditegakkan tanpa kekerasan, dan disiplin dapat dibangun melalui keteladanan, bukan paksaan.

Ditulis oleh: Wasit Taekwondo Indonesia Provinsi Aceh

(Sabeumnim Muhammad Ramadhanur Halim, S.H.I., dan Sabeumnim T. Radja Azhari)