Akademisi Aceh Sesalkan Bentrok Saat Distribusi Bantuan: Kemanusiaan Tak Boleh Jadi Arena Konflik

Banda Aceh (KANALACEH.COM) – Akademisi dan pengamat politik Aceh, Dr. Effendi Hasan, MA, menyesalkan terjadinya bentrok antara aparat TNI dan masyarakat saat penyaluran bantuan kemanusiaan yang berlangsung pada 25 Desember 2025. Insiden tersebut terjadi ketika bantuan disalurkan secara berkonvoi dengan membawa bendera Aceh.

Menurut Effendi, bentrok semacam itu seharusnya tidak terjadi, terlebih di tengah situasi darurat kemanusiaan yang menuntut solidaritas, empati, dan fokus penuh pada keselamatan warga terdampak bencana.

“Dalam kondisi bencana, orientasi utama seluruh pihak seharusnya adalah keselamatan dan pemulihan masyarakat, bukan perbedaan tafsir simbolik atau kesalahpahaman di lapangan,” kata Effendi, yang juga dosen Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala (USK), Banda Aceh.

Baca: Pemprov Aceh Sesalkan Bentrokan TNI – Polri dan Eks GAM saat Antar Bantuan

Ia menegaskan, penyaluran bantuan kemanusiaan semestinya ditempatkan sebagai ruang netral, bebas dari ketegangan simbolik maupun kecurigaan politik. Ketika proses bantuan berubah menjadi arena konflik, korban bencana justru menjadi pihak yang paling dirugikan.

Effendi menyebut aparat keamanan memiliki tanggung jawab menjaga ketertiban, sementara masyarakat juga memiliki hak mengekspresikan identitas kedaerahan selama dilakukan secara damai dan tidak provokatif. Karena itu, pendekatan persuasif dan komunikasi dialogis dinilai jauh lebih tepat dibanding tindakan represif.

Baca: Aksi Kekerasan TNI di Tengah Bencana Buka Luka Lama Aceh

“Pendekatan keamanan yang kaku berpotensi memperlebar jarak antara negara dan masyarakat. Sejarah konflik panjang Aceh selama puluhan tahun seharusnya menjadi pelajaran berharga agar tidak terulang kembali,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa Aceh memiliki pengalaman historis dan trauma sosial yang menuntut sensitivitas serta kearifan lokal dalam setiap kebijakan dan tindakan di lapangan. Negara, kata Effendi, harus hadir sebagai pelindung, bukan justru menimbulkan rasa takut di tengah warga yang sedang berduka.

Lebih lanjut, Effendi menegaskan bahwa bantuan kemanusiaan tidak boleh ditarik ke dalam kontestasi politik maupun simbolik. Seluruh pihak baik aparat negara, pemerintah daerah, maupun masyarakat sipil perlu menahan diri dan mengedepankan prinsip proporsionalitas serta komunikasi yang humanis.

Ia mendorong adanya evaluasi dan koordinasi lintas pihak agar penyaluran bantuan ke depan dapat berlangsung lebih tertib, aman, dan bermartabat.

Menutup pernyataannya, Effendi mengajak seluruh elemen masyarakat Aceh untuk menjaga ketenangan dan tidak terpancing narasi yang berpotensi memecah belah.

“Saat ini bukan waktunya saling menyalahkan. Fokus kita harus satu: menyelamatkan manusia, memulihkan kehidupan, dan menjaga Aceh tetap damai,” ujarnya.