Wagub Fadhlullah Bahas Sejumlah Isu Strategis dengan Menko Polhukam

Banda Aceh (KANALACEH.COM) – Wakil Gubernur Aceh, H. Fadhlullah SE, menerima kunjungan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Jenderal (Purn) Djamari Chaniago di ruang kerja Wakil Gubernur Aceh,Kamis (27/11). Pertemuan tersebut turut dihadiri Pangdam Iskandar Muda Mayjen TNI Joko Hadi Susilo dan Kapolda Aceh Irjen Pol Marzuki Ali Basyah.

Dalam pertemuan itu, Fadhlullah menyampaikan sejumlah persoalan strategis yang selama ini menghambat percepatan investasi dan pembangunan ekonomi Aceh, salah satunya kondisi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe.

Menurut Fadhlullah, pelabuhan di kawasan Arun merupakan salah satu pelabuhan terbaik di dunia karena kondisi perairannya yang sangat stabil, bahkan lebih stabil dibandingkan pelabuhan di Singapura dan Port Klang di Malaysia. Namun, para investor mundur setelah mengetahui skema harga sewa lahan yang dikelola Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).

“Sudah ada lima perusahaan besar dari luar negeri yang datang melihat peluang, termasuk perusahaan baterai listrik dari Tiongkok. Tapi setiap datang, mereka keluar lagi. Untuk memulai investasi saja, mereka sudah harus bayar harga (sewa) yang hampir sama dengan membeli tanah,” ujar Fadhlullah.

Wagub menegaskan bahwa kondisi tersebut membuat KEK Arun tidak berkembang meski memiliki fasilitas strategis seperti pelabuhan, rumah dinas, utilitas industri, dan bahkan landasan udara. “Dulu Lhokseumawe disebut petro dolar. Sekarang sebagian kawasan itu seperti kota hantu. Kita sudah menyurati Presiden, meminta evaluasi mekanisme pengelolaan ini agar jalur investasi kembali terbuka,” kata Wagub.

Selain isu investasi, Wagub juga melaporkan berbagai agenda pembangunan daerah, termasuk rencana pembukaan pelayaran internasional Krueng Geukueh–Penang. Menurutnya, sejumlah komoditas Aceh seperti cokelat, kelapa, cabai, dan produk perikanan memiliki potensi ekspor besar jika rute pelayaran ini dapat terealisasi.

Wagub turut memaparkan progres program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah berjalan di ratusan titik dan diyakini semua dapur akan beroperasi pada akhir tahun. Ia juga meminta perhatian pemerintah pusat terkait pembiayaan program Koperasi Merah Putih, mengingat kebutuhan layanan keuangan yang besar namun diyakini tidak dapat ditangani satu bank saja.

“Mohon dipertimbangkan kembali bahwa Aceh punya 6.500 desa dan sistem layanan keuangan yang ada sekarang sering macet. Kita butuh lebih dari satu bank untuk menopang program besar seperti Koperasi Merah Putih,” ujar Wagub. Saat ini, khusus Aceh, hanya BSI yang menjadi bagian dari Bank Himbara yang beroperasi di Aceh. Karenanya Wagub Fadhlullah meminta dukungan Menko Polhukam agar Bank Aceh bisa ikut serta dan terlibat mendukung program Koperasi Merah Putih.

Sektor lain yang disorot adalah urgensi pendirian Lapas Syariah. Wagub menjelaskan bahwa pelanggar hukum jinayah di Aceh saat ini masih ditempatkan di lapas umum sehingga berpotensi terpapar pengaruh negatif dari napi kriminal berat. Untuk itu Wagub meminta dukungan pusat untuk pendirian Lapas Syariah agar hukum syariat dapat berjalan lebih baik di Aceh.

Dalam aspek konektivitas udara, Wagub meminta dukungan pemerintah pusat untuk memperpanjang runway bandara di wilayah barat Aceh sehingga dapat melayani pesawat kargo besar untuk ekspor produk perikanan dan komoditas lokal.

“Kami punya sembilan bandara, tapi hanya satu yang runway-nya tiga ribu meter yaitu Bandara Sultan Iskandar Muda. Semua ekspor seafood dari Aceh selama ini harus lewat Medan. Kami ingin ada satu bandara di barat Aceh dengan runway minimal dua ribu meter agar bisa melayani ekspor langsung,” kata Fadhlullah.