1.149 PPPK Pemko Banda Aceh Resmi Dilantik

Banda Aceh (KANALACEH.COM) – Sebanyak 1.149 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh resmi dilantik. Pelantikan ini berdasarkan Keputusan Menteri PANRB Nomor 329 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.

Dari jumlah tersebut, 863 orang merupakan PPPK Tahap I, dan 286 orang PPPK Tahap II, yang seluruhnya telah memperoleh Nomor Induk PPPK (NI-PPPK) dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Prosesi pelantikan digelar di halaman Balai Kota Banda Aceh, Rabu (15/10/2025). Meski sempat diguyur gerimis, ribuan pegawai berseragam Korpri tampak antusias dan khidmat mengikuti acara penyerahan surat keputusan (SK) tersebut.

Turut hadir dalam kesempatan itu Wakil Wali Kota Afdhal Khalilullah, Ketua DPRK Irwansyah, Ketua Komisi I DPRK Teuku Nanta, Sekda Kota Jalaluddin, para asisten, serta sejumlah kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.

Dalam sambutannya, Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi kepada seluruh PPPK yang baru saja dilantik.

“Selamat kepada para PPPK yang telah dilantik. Semoga penetapan ini menjadi awal dari pengabdian yang semakin bermakna, serta menjadi momentum untuk memperkuat semangat kolaborasi dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik bagi masyarakat Kota Banda Aceh,” ujar Illiza.

Illiza menambahkan, momentum ini menjadi pengingat bahwa di balik setiap keberhasilan selalu ada doa, kerja keras, dan kesabaran. Karena itu, anugerah ini hendaknya disyukuri bukan hanya dengan ucapan, tetapi juga dengan komitmen untuk terus memberikan yang terbaik bagi masyarakat dan daerah tercinta.

“Hari ini adalah babak baru bagi saudara-saudari sekalian dalam menjalankan pengabdian sebagai aparatur, sekaligus bagi Pemerintah Kota Banda Aceh dalam memperkuat fondasi pelayanan publik yang profesional dan berintegritas,” kata Illiza.

Lebih lanjut, Illiza mengajak seluruh PPPK yang baru dilantik untuk turut memperkuat birokrasi yang bersih, cepat, dan berorientasi hasil – birokrasi yang tidak sekadar mengurus, tetapi juga menghadirkan solusi.