Hasil Produksi Padi di Abdya Capai 8 Ton per Hektare

Blangpidie (KANALACEH.COM) – Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Abdya, Nasruddin menyebutkan hasil ubinan sementara, produksi padi yang sudah di panen pada musim tanam (MT) Tahun 2020, mencapai 8 Ton per Hektare (Ha).

Menurutnya, angka 8 ton per hektare itu merupakan angka sementara di lapangan dan belum semua wilayah melakukan panen.

“Nanti bisa saja bertambah atau tetap, mudah-mudahan bisa bertambah lagi,”kata Nasruddin, Selasa (30/6).

Menurutnya, hasil ubinan sementara ini diperoleh melalui uji coba IP3, ada sekitar 300 hektare dari sawah Blang Beuah dan Cot Jirat, Lhung Tarok, Kawasan Kecamatan Susoh dan Kecamatan Blangpidie.

“Alhamdulilah, dari 300 hektare, sudah dipanen sekitar 185 hektare dan hasilnya sangat memuaskan,” katanya.

kata Nasruddin, Pemkab Abdya terus berupaya melakukan inovasi-inovasi untuk hal yang bisa menurunkan biaya produksi. Sehingga margin keuntungan yang diperoleh petani menjadi lebih besar.

Untuk itu, kata dia, semangat untuk terus mendorong agar Kabupaten Aceh Barat Daya tetap menjadi lumbung pangan Aceh dan Nasional, karena Kabupaten ini terus berinovasi dalam pertanian khususnya menanam padi terutama di masa pandemi Corona ini. [Jimi Pratama]

 

View this post on Instagram

 

Banda Aceh (KANALACEH.COM) – Pihak legislatif dan eksekutif di Aceh telah sepakat akan menyelenggarakan Pilkada Aceh tahun 2022 mendatang. Kesepakatan ini ditandatangani bersama di gedung DPRA, Senin (29/6). Ketua Komisi I DPR Aceh, Muhammad Yunus mengatakan, pilkada 2022 mengacu pada UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Kata dia, semua pihak juga sudah sepakat. “Pemilukada di Aceh insyaAllah tetap 2022. Itu salah satu rekomendasi yang lahir dengan adanya rapat ini,” kata dia. Kebijakan tersebut harus ditindaklanjuti oleh DPRK kabupaten kota, yakni dengan menggelar rapat dengan bupati atau wali kota setempat. Sehingga, pelaksanaan Pilkada 2022 sesuai yang diharapkan. “Jangan nanti ada di kabupaten begini, di provinsi begitu. Harus ada satu sikap. Kita harapkan yang demikian,” ujar Yunus. Ketua KIP Aceh, Samsul Bahri mengatakan, persoalan Pilkada Aceh sebenarnya sudah jelas diatur dalam UUPA dan tidak menjadi perdebatan lagi. Oleh karena itu, saat ini Pemerintah Aceh harus melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat. Selengkapnya klik di www.kanalaceh.com atau swipe story #bandaaceh #acehbesar #acehjaya #acehbarat #naganraya #abdya #acehselatan #subulussalam #acehsingkil #pidie #pidiejaya #bireuen #acehutara #lhokseumawe #acehtimur #langsa #acehtamiang #gayolues #acehtengah #benermeriah #sabang #dprk #dpra #legislatif #pilkada #pemerintahan #pemerintahpusat #jabatan #pemilukada #uupa

A post shared by Kanal Aceh (@kanalacehcom) on Jun 29, 2020 at 9:06pm PDT