BPK Diminta Audit Keuangan di Setiap SKPK di Aceh Singkil

Aceh Singkil (KANALACEH.COM) – Sakdam Husen Nasution dan Mustafa, Dua pemuda yang mengatasnamakan masyarakat Aceh Singkil menyampaikan aspirasi di halaman kantor Dinas Keuangan Aceh Singkil, Jumat (14/2).

Mereka meminta agar Auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Aceh mengaudit keuangan kabupaten dan laporan pertanggungjawaban keuangan setiap SKPK Aceh Singkil mulai Dinas Pendidikan, Kesehatan, PUPR, Bappeda dan lainnya.

Kemudian mereka meminta Bupati agar mengontrol dan mengevaluasi setiap laporan keuangan SKPK, mengaudit dana desa di Kabupaten Aceh Singkil.

“Karena kami tidak percaya dengan Inspektorat Aceh Singkil yang menurut kami sangat lambat dan lalai,” kata Sakdam.

Terakhir, mereka juga meminta BPK RI menegur Bupati agar lebih terbuka tentang keuangan daerah serta menyarankan agar membuat TV monster info grafis, di depan kantor Bupati agar masyarakat mengetahui untuk apa saja uang rakyat digunakan.

“Jangan hanya memberikan status WTP dan WDP tapi masyarakat tidak merasakan pembangunan,” beber Sakdam.

Inspektur M Hilal mengapresiasi aspirasi yang disampaikan, tanpa rekayasa dan spontanitas melihat realita yang ada saat ini.

“Ini masukan yang sangat berarti, kita akan berupaya berbenah semaksimal mungkin, ini adalah kritik dan saran bagi kami,” kata Hilal.

Terkait kerja BPK, kata Hilal, yakinlah BPK bekerja independen, betul-betul mengaudit tidak dapat diintervensi.

Memang diakui Hilal, dimana anggota BPK yang hanya 4 orang dengan waktu 30 hari mengaudit, mungkin tidak terjangkau yang nilainya kecil.

Inspektorat baginya telah bekerja untuk memperbaiki apa yang kurang. Dengan 116 desa yang ada, pada tahun 2018 hanya 34 desa yang teraudit, 2019 hanya 24 desa. Sementara pengaduan masyarakat yang diterima hampir setiap hari.

“Di tahun 2018 ada 8 kasus yang ditangani, 2019 ada 32 kasus, kembali keterbatasan anggaran dan personel menjadi kendala pihaknya dalam bekerja,” ungkapnya.

Sekda Aceh Singkil Azmi menambahkan, dengan disampaikan aspirasi ke Bupati selaku pimpinan agar selektif dan mengevaluasi setiap laporan keuangan dari SKPK. [Khadafi]