Kepala Daerah di Aceh harus perhatikan kemajuan budaya

Banda Aceh (KANALACEH.COM) – Pemerintah Aceh yang diwakili Asisten Bidang Pemerintahan dan Keistimewaan, Iskandar A. Gani, membuka Lokakarya Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dengan tema Menuju 100 Tahun Kongres Kebudayaan Indonesia Tahun 2018. Lokakarya ini berlangsung di Hotel Hermes, Banda Aceh, Senin (9/4) malam.

Dalam sambutan Gubernur yang dibacakan Iskandar menyebutkan, pelaksanaan lokakarya tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Dalam UU tersebut tertulis, penyusunan pokok pikiran kebudayaan daerah semestinya dirangkum dari aspirasi setiap kabupaten/kota, agar setiap pokok pikiran kebudayaan yang dirumuskan dapat mewakili aspirasi budaya daerah masing-masing.

“Nantinya pokok pikiran kebudayaan itu menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan untuk selanjutnya diakomodir ke dalam RPJM dan RPJP pembangunan daerah,” ujar Gubernur Aceh dalam sambutan yang dibacakan Iskandar.

Gubernur melanjutkan, bagi masyarakat dan Pemerintah Aceh, pembahasan tentang pokok pikiran kebudayaan ini merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dari keistimewaan Aceh. Apalagi Aceh memiliki persepektif khusus tentang kebudayaan daerah, baik dalam berprilaku, dalam berkesenian, dalam menjalankan syariat agama, dalam sistem birokrasi dan sebagainya.

“Karena itu, dari 15 program prioritas yang termaktub dalam Program Aceh Hebat, terdapat Program Aceh Meuadab yang fokus juga pada pembangunan bidang kebudayaan,” ujar Gubernur.

Adapun sasaran utama program antara lain, Pembangunan dan Pelestarian situs sejarah; Penguatan Kelembagaan atau institusi Keislaman, Sosial dan Budaya; Promosi Seni dan Budaya Aceh; serta termasuk juga menyemarakkan Pelaksanaan Pekan Kebudayaan Aceh ke-7.

“Saya telah meminta agar para Bupati dan Walikota se-Aceh memberi perhatian bagi kemajuan bidang budaya ini. Oleh sebab itu, masukan dari para tokoh adat, ulama, akademisi dan pegiat seni budaya layak kita rangkum untuk kita jadikan sebagai acuan dalam menyusun pokok pikiran kebudayaan di daerah ini.”

Gubernur melanjutkan, nantinya pokok pikiran itu akan menjadi landasan dalam memajukan kebudayaan Aceh secara menyeluruh.

Gubernur juga mengatakan, perhatian yang diberikan kepada kemajuan budaya lokal sebenarnya tidak hanya semata-mata untuk memajukan budaya itu sendiri. Tetapi semua pihak harus pula mempertimbangkan efek globalisasi yang begitu mudah menembus batas-batas wilayah, sehingga menjadikan budaya itu menjadi satu warna.

“Jika arus globalisasi itu membuat budaya kita mampu berkembang lebih besar lagi, tentunya kita layak bangga. Tapi pada kenyataannya, globalisasi membuat budaya lokal kian tersingkir, untuk selanjutnya digantikan dengan budaya barat yang cenderung mengandalkan kebebasan berekspresi. Tentu saja hal itu menjadi ancaman bagi perkembangan budaya kita. Apalagi tidak sedikit dari budaya asing itu yang bertentangan dengan kearifan Iokal dan Syariat Islam yang berlaku di Aceh,” kata Gubernur.

Oleh sebab itu, lanjut Gubernur, upaya merumuskan pokok-pokok pikiran pemajuan budaya daerah ini bukan untuk melestarikan budaya lokal saja, tapi juga untuk mengantisipasi dampak globalisasi tersebut. Dengan demikian warisan budaya leluhur tetap terjaga dan mampu menjadi tuan rumah di negeri sendiri.

Selain itu, Gubernur juga menyampaikan, perdebatan-perdebatan tentang klaim budaya juga harus dapat dihindarkan agar tidak memicu terjadinya perpecahan di masyarakat. Untuk itu, Gubernur menyarankan agar masalah ini dapat pula dibahas lebih lanjut, sehingga mampu mendorong lahirnya kebijakan yang mengatur tentang hak kekayaan intelektual demi melindungi aset budaya daerah.

“Juga tidak kalah pentingnya, promosi kuliner Aceh sebagai ketahanan pangan daerah perlu juga dibicarakan. Demikian juga dengan tradisi lisan sebagai media pembelajaran budi pekerti, permainan tradisional yang mencerdaskan, serta berbagai tradisi lokal lainnya.”

Semua itu dianggap sangat penting dibahas dengan mengedepankan pandangan dari berbagai sub-etnis yang ada di Aceh agar pokok-pokok kebudayaan akan Iebih komprehensif sebagai landasan dalam memajukan budaya daerah. [Randi]