Serapan APBA rendah, Gubernur Irwandi diminta evaluasi SKPA

Banda Aceh (KANALACEH.COM) – Juru Bicara Masyarakat Pro Demokrasi (MPD), Zulfiansyah Lumna menilai besarnya anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Aceh saat ini tidak mampu digunakan secara maksimal untuk membangun sarana dan prasarana guna mendukung pembangunan di Aceh.

Lanjutya, hal tersebut dapat dilihat dari informasi yang ditayangkan di situs Percepatan dan Pengendalian Kegiatan (P2K) APBA, dari Rp14,733 triliun total APBA 2017, serapan anggaran baru 33 persen atau 4,8 triliun.

“Capaian tersebut jelas tidak mencapai target. Jika dikaji lebih jauh, serapan ABPA ini pun hanya terserap untuk belanja tidak langsung (belanja pegawai), sedangkan untuk belanja langsung serapannya masih sangat rendah,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Kanalaceh.com, Senin (25/9).

Untuk memaksimalkan pembangunan, Gubernur Aceh Irwandi Yusuf harus segera mendesak dan mengevaluasi kinerja SKPA untuk mendongkrak realisasi APBA guna memaksimalkan pembangunan di Aceh.

“Serapan APBA tahun 2017 berdampak pada lambannya tingkat pertumbuhan ekonomi Aceh. Akibat rendahnya serapan anggaran mengekibatkan inflasi di Aceh juga sangat tinggi dibandingkan dengan daerah lain,” kata Zulfiansyah.

Menurutnya, lemahnya kinerja SKPA juga sangat berdampak pada minimnya serapan anggaran APBA tahun 2017, jika terus dibiarkan akan sangat tidak baik terhadap proses pembangunan Aceh ke depan.

“Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh untuk segera mengevaluasi terhadap SKPA yang tidak bekerja dengan baik dan mempercepat proses Fit and Propertest guna memutus mata rantai ketimpangan sebagaimana telah terjadi selama ini agar pembangunan Aceh dapat dirasakan masyarakat,” imbuhnya.

Sehingga, sambung Zulfiansyah, nantinya perangkat kerja yang baru tersebut benar-benar terpilih berdasarkan kemampuan dan kapasitas bukan berdasarkan kedekatan emosional ataupun hubungan kekeluargaan dengan pemimpin daerah.

“al ini menjadi penting mengingat proses penganggaran sedang dilakukan pembahasan oleh eksekutif dan legislatif, diharapkan implementasi anggaran tahun 2018 dapat berjalan secara maksimal dan tepat sasaran. Hal ini, Tentunya tidak terlepas dari semangat reformasi birokrasi yang menjadi janji kampanye dari gubernur terpilih,” ujar Zulfiansyah. [Aidil/rel]