Label Syariah Bank Aceh dinilai hanya simbol

Banda Aceh (KANALACEH.COM) – Pakar ekonomi syariah dari Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Dr Hafas Furqaini menilai label syariah pada Bank Aceh masih sekedar simbol, karena dalam prakteknya masih menggunakan sistem konvensional.

“Label syariah di Bank Aceh masih sekadar simbol, sedangkan praktiknya, bank milik Pemerintah Aceh itu masih menjalankan sistem perbankan konvensional,” katanyaseperti dikutip dari Antara, Senin (14/8).

Bank Aceh sejak setahun lalu mengganti sistem operasional perbankannya dari konvensional ke syariah.

Menurut Hafas Furqaini, pengubahan sistem operasional perbankan ini belum sepenuhnya dilakukan. Perubahan sistem syariah hanya pada aspek produk perbankan yang dijual dan juga sistem akadnya.

Namun, sebut dia, ketika bank milik pemerintah daerah di Aceh itu menjual produk kreditnya, skema pembayaran oleh nasabah sama sekali tidak berubah, tetap menggunakan sistem konvensional.

“Cara perhitungan atau pembayaran kredit tetap sama dengan sistem perbankan konvensional, bukan syariah. Yang hanya syariah akadnya saja,” ungkap Hafas Furqaini.

Oleh karena itu, Hafas Furqaini menyimpulkan bawa perubahan sistem perbankan yang dijalankan Bank Aceh dari konvensional ke syariah belum sepenuhnya berjalan.

Perubahan hanya operasionalnya saja, sedangkan outputnya atau produk jasa yang dijual masih tetap menganut sistem konvensional, kata dia.

“Atau bisa dikatakan yang berubah dari Bank Aceh hanya status hukumnya saja, menjadi syariah,” Hafas Furqaini mengungkapkan.

Seharusnya, lanjut dia, sebagai bank daerah, Bank Aceh terdepan menjalankan konsep syariah, sebab Aceh sudah menerapkan syariah Islam dalam kehidupan masyarakatnya. Apalagi, masyarakat Aceh muslim atau beragama Islam.

Sementara itu, Humas Bank Aceh Amal Hasan mengatakan, perubahan sistem konvensional ke syariah sudah berjalan sepenuhnya.

“Namun begitu, kami terus berupaya mengoptimalkan proses dan implementasi syariah ke masyarakat. Kami juga mengharapkan dukungan semua pihak untuk penguatan ekonomi syariat di masyarakat,” kata Akmal Hasan. []