Pemerintah Indonesia bangun satelit multifungsi untuk area terpencil

Jakarta (KANALACEH.COM) – Pemerintah menyatakan siap mendorong pembangunan satelit multifungsi untuk area pulau kecil Nusantara. Apa saja fungsinya?

Kondisi geografis Indonesia telah lama menjadi tantangan tersendiri dalam penyebaran akses komunikasi.

Namun kendala investasi yang besar dan risiko pengembalian yang cukup lama dianggap tidak sebanding bagi penyedia layanan seluler.

Dirjen Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) Ismail Ahkmad mengatakan, pembangunan optik fiber di pulau terpencil dengan jumlah penduduk sedikit tidak sebanding jumlah permintaan terhadap suatu layanan.

Demi memfasilitasi kebutuhan tersebut, ia menyatakan pemerintah akan mendorong pemanfaatan satelit yang tak hanya ditujukan untuk komunikasi, tetapi juga mendukung kebutuhan lain dalam bidang kemaritiman dan pertanian.

“Pembangunan satelit multifungsi paling cocok untuk area pulau kecil. Pemerintah akan mendukung program ini dengan dana kewajiban pelayanan unversal (USO),” ungkap Ismail sesaat setelah mengisi seminar 40 tahun satelit Indonesia di Hotel Pullman Jakarta, Kamis (27/10).

Untuk mendorong pembangunan satelit, ia mengatakan fokus pemerintah saat ini mencari filling satelit yang cocok dan melakukan beberapa analisis. Salah satunya adalah analisis filling band plan yang dimiliki oleh negara tertentu ke ITU (International Telecommunication Union).

Analisis yang digunakan menurutnya tidak bersifat komersial, tetapi khusus untuk memenuhi kebutuhan pemerintah. Setelah rampung dengan tahap filling, pemerintah masih perlu melakukan strategi pengadaan satelit.

Filling satelit merupakan slot orbit yang dimiliki masing-masing negara untuk menggelar layanan satelit.

“Belajar dari pengalaman proyek Palapa Ring, pemerintah mempertimbangkan untuk menerapkan model kerjasama dengan badan usaha sehingga tidak perlu investasi di depan, tapi cukup mencari mitra yang bersedia berinvestasi, membangun dan mengoperasikan hingga umur satelit berakhir,” imbuhnya.

Dengan sistem ini, pemerintah bisa mendorong kebutuhan fiskal tahunan. Terlebih pemanfaatan satelit bisa digunakan secara bersama, terutama untuk area-area yang membutuhkan.

Ismail menambahkan, satelit yang dimaksud nantinya bisa menjawab kebutuhan pemerintah di bidang pertanian, kehutanan, maritim, hingga e-government, dan fungsi lainnya.

“Pemerintah yang sedang berlayar membutuhkan sarana komunikasi, pergerakan kapal bisa terdekteksi dan potensi kebakaran hutan juga bisa diminimalisir dengan pemetaan satelit,” ucapnya. [CNN Indonesia]