Aceh pasca MoU Helsinki

Banda Aceh (KANALACEH.COM) – Gubernur Aceh, Zaini Abdullah menyampaikan beberapa capaian Pemerintah Aceh pasca MoU. Diantaranya, Indeks Pembangunan Manusia atau IPM, yaitu indikator untuk mengukur kualitas hidup masyarakat.

“Empat tahun lalu Aceh berada pada ranking ke 22 dari 34 provinsi di Indonesia. Tahun lalu, IPM Aceh melonjak hingga posisi ke-11. Dan pada tahun ini, kita mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Pusat atas keberhasilan sebagai daerah yang berhasil mencapai Tujuan Pembangunan Global atau biasa disebut dengan MDGs atau Millenium Development Goals,” kata Zaini dalam sambutan acara Peringatan 11 Tahun Damai Aceh di Komplek Taman Ratu Safiatuddin, Banda Aceh, Senin (15/8).

Sementara itu, sambungnya, dalam bidang pembangunan demokrasi, pasca konflik Aceh sudah dua kali melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada secara langsung serentak tanpa ada halangan yang menggagalkan. Prestasi ini mendapatkan apresiasi baik dari Badan Pusat Statistik yang memposisikan Aceh sebagai wilayah dengan indeks demokrasi tertinggi di Indonesia.

Zaini menambahkan, untuk keterbukaan informasi, pada tahun 2015 Pemerintah Aceh mendapat penghargaan sebagai lembaga dengan Indeks Keterbukaan Informasi terbaik di tanah air. Maka, ia berharap, para Komisioner Komisi Informasi Aceh dapat segera dilantik dan mulai bekerja dalam tahun ini.

Hal yang sangat membanggakan, adalah dalam hal pengelolaan keuangan negara. Setelah 10 tahun perdamaian, Aceh mendapat predikat Disclaimer dan Wajar Dengan Pengecualian oleh Badan Pemeriksa Keuangan, akhirnya untuk pelaporan keuangan tahun 2016 Aceh berhasil meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP.

“Alhamdulilah, berkat kerja keras seluruh jajaran Pemerintahan Aceh, hasil audit keuangan Aceh tahun 2015, BPK RI memberikan predikat WTP kepada Pemerintah Aceh. Saya harapkan prestasi ini dapat kita pertahankan dan tingkat kualitasnya,” harap Zaini.

Menurutnya, beberapa prestasi tersebut telah menunjukkan bahwa kerja keras semua elemen di Pemerintahan Aceh dan dukungan dari masyarakat untuk merawat dan mewujudkan misi perdamaian mulai menunjukkan hasil yang cukup baik.

“Pencapaian ini harus kita tingkatkan lagi ke depan melalui program-program pembangunan yang lebih merespon dan menjawab kebutuhan rakyat dalam meningkatkan kualitas kesejahteraannya secara efektif, transparan dan tepat sasaran,” sambungnya. [Aidil/rel]