Pertama kali di Aceh, wilayah mukim ditetapkan bupati

Pidie (KANALACEH.COM) – Pemerintah Kabupaten Pidie melalui Asisten Pemerintahan, Yusri A. Malik menyerahkan tiga Surat Keputusan (SK) Bupati Pidie tentang Penetapan Batas Wilayah Mukim di Kabupaten Pidie kepada Imum Mukim.

Penyerahan dilakukan sesaat setelah pembukaan rapat koordinasi (rakor) pemerintahan mukim se-Kabupaten Pidie Tahun 2016 di Opprom Setdakab Pidie, Kamis (4/8).

Ketua Badan Pelaksana Jaringan Komunitas Masyarakat Adat (JKMA) Aceh, Zulfikar Arma mengatakan, SK tersebut terbit atas dasar Surat Usulan dari Imum Mukim Kunyet, Paloh dan Beungga, serta mengingat Qanun Kabupaten Pidie No 7 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Mukim, maka Pemkab Pidie menetapkan batas wilayah mukim di Kabupaten Pidie.

“Untuk saat ini baru tiga mukim yang ditetapkan melalui SK bupati yaitu SK Bupati Pidie No 140/342/KEP.02/2016 tentang Penetapan Wilayah Mukim Paloh Kecamatan Padang Tiji, SK No 140/343/KEP.02/2016 tentang Penetapan Wilayah Mukim Kunyet Kecamatan Padang Tiji, dan SK No 140/344/KEP.02/2016 Tentang Penetapan Wilayah Mukim Beungga Kecamatan Tangse,” sebutnya dalam siaran pers yang diterima Kanalaceh.com, Kamis (4/8).

Ia memberikan apresiasi kepada Pemkab Pidie yang telah menerbitkan tiga SK tersebut dan menambahkan dengan adanya SK ini akan membuka peluang untuk penetapan hutan adat.

“Saya berharap dengan ditetapkannya wilayah mukim tersebut, pemerintah mukim bersama masyarakatnya dapat mengelola harta kekayaan mukimnya dengan sebaik-baiknya sesuai aturan yang berlaku untuk kesejahteraan masyarakat.”

Asisten Pemerintahan Pemkab Pidie, Yusri A. Malik mengatakan pentingnya penegasan batas wilayah mukim supaya mengurangi konflik tenurial yang terjadi di masyarakat gampong-mukim, sehingga nanti akan menciptakan kenyamanan masyarakat untuk mengelola sumber-sumber daya alam di wilayahnya.

“SK ini menjadi contoh bagi mukim-mukim yang lain untuk mau berbuat dan memperjuangkan wilayahnya,” ujar Yusri. [Sammy/rel]