Zaini Abdullah silatuhrahmi dengan ratusan warga Lhokseumawe

Banda Aceh (KANALACEH.COM) – Gubernur Aceh, Zaini Abdullah, Minggu (3/4), menggelar silatuhrahmi dengan ratusan warga Lhokseumawe.

Silatuhrahmi yang dilangsungkan di Kana Dhapu Kupi tersebut, berlangsung denga akrab dan bersahabat.

Kepada ratusan warga yang hadir, Zaini kembali menegaskan perihal komitmen dirinya dalam penegakan syariat Islam, dan sebagai buktinya, tambah Zaini, program dan kegiatan yang dilakukan Pemerintah Aceh saat ini fokus pada pendidikan Islam, dengan pembenahan dayah, dan juga infrastruktur siar Islam lainnya, seperti renovasi masjid raya Banda Aceh, yang nanti jika masjid itu selesai, akan mampu menampung ribuan jamaah, dan juga menjadi ikon Aceh sebagai serambi Mekkah.

Dalam kesempatan itu, Zaini mengungkapkan rasa terimakasihnya atas kehadiran masyarakat dalam kegiatan silatuhrahmi ini. Dan tak lupa Zaini berpesan agar masyarakat Lhokseumawe untuk tetap menjaga perdamaian, kekompakan.

Dan bahkan, melalui pertemuan itu, Gubernur Aceh, Zaini Abdullah membuka sesion diskusi dan tanya jawab dengan warga.

Salah seorang warga, Badruddin, mahasiswa magister Univerditas Malikussaleh, kepada Zaini mempertanyakan mengenai pernyataan Zaini yang menerangkan bahwa saat ini PA sudah meleset dari perjuangan.

Badruddin juga mempertanyakan perihal alasan utama Zaini maju kembali pada Pilkada 2017.

Salah seorang peserta diskusi dari unsur perempuan, mempertanyakan komitmen Pemerintah soal pemberdayaan usaha kecil dan menengah bagi

Atas pertanyaan ini, Gubernur menegaskan bahwa, makna bahwa PA telah meleset dari perjuangan adalah, salah satu hasil perundingan, Aceh berhak membentuk partai lokal, dan pembentukan partai ini tidaklah mudah, mengalami proses dan rintangan yang sulit.

Nah, ketika PA sudah terbentuk, maka partai ini membentuk struktur partai, seperti ketua, sekjend dan majelis tiga peut. Sesuai dengan AD ART partai, peran majelis tuha peut itu seperti majelis sura, dan pemegang keputusan tertinggi di partai.

Namun saat ini, mekanisme partai itu tidak berjalan, peran majelis tuha peut ditiadakan, dan semua kendali partai berada ditangani ketua umum, dan ini adalah salah satu bentuk pelanggaran fatal dalam berpartai. “Tidak ada lagi demokrasi berlaku di tubuh PA saat ini,” tukasnya.

Nah, jika ingin memperbaiki partai Aceh, maka salah satu yang harus dilakukan adalah membenahi partai, dan ini adalah tugas dan tanggung jawab saya selaku pendiri. [Saky]