Gubernur Aceh hadiri rakor supervisi sektor energi di Riau

Pekanbaru (KANALACEH.COM) – Gubernur Aceh, Zaini Abdullah bersama tiga gubernur lainnya di Sumatera, yaitu Plt. Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi, Plt Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman, dan Wagub Kepulauan Riau Nurdin Basirun menghadiri rapat koordinasi dan supervisi sektor energi tahun 2016 di Gedung Serindit, Kediaman Gubernur Riau, Pekanbaru, Kamis (17/3). Rakor ini juga dihadiri Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarief.

Rakor yang berlangsung sehari penuh ini juga diikuti seluruh kepala daerah di provinsi Riau serta stakeholder terkait. Dalam pertemuan ini, masing-masing Gubernur memaparkan berbagai persoalan menyangkut sektor energi di derahnya.

Dirjen Migas Wiradmaja, Perwakilan BPH Migas, Sekjen Kementerian ESDM Teguh Pamuji dan perwakilan SKK Migas Zikrullah, secara bergantian menjawab persoalan yang dihadapi di berbagai daerah di Pulau Sumatera.

Rakor yang mengangkat tema Gerakan Nasional Mewujudkan Kedaulatan Energi ini membahas persoalan energi migas, seperti mineral batubara, minyak dan gas, listrik dan energi baru terbarukan serta konservasi energi. Turut pula dibahas terkait lambatnya pengesahan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) yang berpengaruh signifikan pada rencana pembangunan.

Sebagai tuan rumah penyelenggara rakor, Plt Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya pertemuan tersebut dan mengharapkan pertemuan ini menghasilkan regulasi pengelolaan migas yang baik.

Harapan yang sama juga diungkapkan Gubernur Aceh, Zaini Abdullah. Menurut Zaini, evaluasi secara kolektif yang menyangkut kebijakan sangat dibutuhkan dalam upaya implementasi regulasi pengelolaan energi. “Terutama menyangkut penataan perizinan, pengawasan dan pengendalian,” sebut Doto Zaini.

Wakil Ketua KPK, Laode M Syarief juga berharap pelaksanaan rakor yang menghadirkan empat kepala daerah provinsi di Sumatera itu menjadi koreksi dari kebijakan energi agar terealisasi dengan baik. “Artinya, pertemuan ini harus melahirkan rekomendasi baru untuk perbaikan sistem dan mekanisme, termasuk menghilangkan korupsi di sektor energi,” harap Laode.

Dirjen Migas, Wiradmaja dalam kesempatan itu menegaskan bahwa pemerintah terus berupaya mengatasi persoalan anjloknya harga minyak dunia yang berdampak pada ekonomi rakyat.
Pemerintah pusat menargetkan, paling lambat 3 bulan ke depan akan dilakukan penetapan harga baru BBM di pasaran, yang tentunya mengacu kepada harga minyak dunia. “Ini sudah dalam prioritas,” sebut Wiradmaja. [Sammy/rel]