PLN dan DPRK Aceh Barat bahas pemadaman listrik

Meulaboh (KANALACEH.COM) – PT PLN bersama Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat membahas persoalan penyebab seringnya terjadi pemadaman arus listrik di daerah tersebut.

Kepala Jaringan PT PLN area Meulaboh, Edi Saputra mengatakan pemadaman bergilir yang terjadi selama ini bukan karena kekurangan daya, akan tetapi akibat dilakukan perbaikan jaringan yang sudah lama.

“Kami bahkan surplus daya, tidak ada defisit, pemadaman bukan karena defisit tapi karena ketidakmampuan pengantar dari arus tadi terlalu kecil. Insya Allah bulan Juni 2016 kalau tower ini sudah selesai transmisi sudah operasi tidak ada masalah lagi,” katanya usai rapat dengar pendapat di Meulaboh, Jumat (26/2).

Dia menjelaskan pemadaman yang terjadi selama ini karena masih ada pekerjaan beberapa saluran yang dilakukan perbaikan.

“Apabila semua sudah selesai dan terkoneksi maka dipastikan tidak akan ada lagi pemadaman listrik,” katanya.

Edi mengatakan tidak ada masalah pada mesin pembangkit listrik, karena serapan daya dari PLTU Nagan Raya sebanyak 25 MW masih relatif mencukupi, akan tetapi pemadaman terjadi karena jaringan tersedia saat ini sudah tua dan harus diganti.

Dia juga menegaskan PLN tidak akan bertangung jawab atau pun mengantikan kerusakan peralatan elektronik masyarakat akibat putus sambung arus listrik selama ini kecuali disebabkan oleh faktor perbaikan trafo menyebabkan hubungan arus pendek atau konsleting.

“Terkait pergantian, kalau memang gangguan yang terjadi secara teknis itu tidak ada, tapi kalau akibat perbaikan trafo, kemudian konslet atau segala macam. Tidak ada masalah mesin, daya kita cukup, kita serap dari PLTU Nagan Raya,” jelasnya.

Sementara itu anggota Komisi A DPRK Aceh Barat, Said Mahdani menambahkan kalangan legislatif menduga bahwa dalam pemadaman bergilir bahkan pemadaman total terjadi selama ini ada unsur kesengajaan dari managemen PLN area Meulaboh saat ini.

Menurut dia, pemerintah sebaiknya mengubah regulasi atau Undang-undang (UU) terkait kebijakan hukum yang bersifat monopoli kepada masyarakat yang hanya bergantung sumber energi listrik pada pemerintah melalui PT PLN.

Ketua DPRK Aceh Barat, Ramli SE mengatakan pemadaman arus listrik di wilayah Aceh yang dikenal sebagai daerah penyumbang energi nasional adalah satu hal yang sangat miris dan patut dipertanyakan.

“Kalau ada hutan pemerintah ya dijelaskan terus terang, jangan sampai mengambil keuntungan dengan cara-cara tidak bijak. Setahu kami semua hutang daerah dari pemakaian listrik geratis masyarakat miskin kepada PLN sudah terbayar,” sebutnya.

Dalam pertemuan tersebut, kalangan DPRK juga mempertanyakan terkait rendahnya nilai pembebasan tanah milik warga untuk pembangunan tower PT PLN, karena tidak bisa dijawab oleh managemen PLN area Meulaboh pihaknya akan bertolak ke Medan Sumatera Utara.

Dalam kesempatan itu, sejumlah mahasiswa menyerahkan beberapa batang lilin pada perwakilan PLN di hadapan sidang dewan sebagai sindiran, kemudian wakil ketua DPRK H Kamaruddin menyerahkan korek api untuk membakar lilin di tengah pertemuan itu. [Antara]