Pemimpin Aceh harus Menjadi Perekat dan Menyejahterakan Rakyat

Banda Aceh (Kanal Aceh) – Tugas seorang pemimpin bila dilihat dari perspektif konstitusi sama dengan tujuan dari suatu pemerintahan. Salah satunya yaitu pemimpin harus mampu melindungi dan menjamin kesejahteraan rakyatnya. Hal tersebut disampaikan Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Aceh yang juga dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (FH Unsyiah), Dr. Taqwaddin Husin dalam Seri Diskusi Publik Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Aceh dengan tema “Aceh Mencari Pemimpin” di Hermes Palace Hotel, Banda Aceh, Selasa (12/1) malam.

Taqwaddin menambahkan, saat ini Aceh telah mendapatkan keistimewaan yang sama seperti Daerah Istimewa Yogyakarta serta kekhususan Otonomi Khusus (Otsus). Namun dalam bidang ekonomi dan pendidikan, Aceh masih sangat jauh tertinggal dari provinsi lain di Indonesia.

“Dalam hal kemiskinan, Aceh berada di posisi nomor tujuh provinsi termiskin di Indonesia. Sementara pendidikan nomor 30 sekian. Jadi, kita butuh pemimpin Aceh yang mampu menyejahterakan rakyat, yang mengentaskan kemiskinan dan memberikan kecerdasan bagi rakyatnya,” ujar akademisi Unsyiah itu.

---

Baca juga:

7 Pemimpin Terbengis Sepanjang Masa

Difitnah Teroris, Pimpinan Ulama Asia Tenggara Gugat Metro TV

---

Jika dilihat dari perspektif sosiokultural masyarakat Aceh, Taqwaddin menyatakan ada empat kriteria yang harus dipenuhi, yaitu yang tuha (yang tua atau yang bijak), yang tuho (yang mampu menunjukkan jalan), yang teupeu (yang tahu apa yang harus dilakukan), dan yang teupat (yang jujur dan amanah).

Sementara mantan anggota perunding Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki, Munawar Liza Zainal mengatakan bahwa salah satu kriteria pemimpin di Aceh yaitu yang mampu menjadi perekat umat. Seorang pemimpin harus bisa merangkul semua kalangan untuk membangun Aceh ke depan.

“Pemimpin tak boleh membeda-bedakan yang mantan kombatan dan bukan mantan kombatan, rakyat biasa, dan kalangan lainnya,” kata Munawar Liza.

Mantan Wali Kota Sabang itu juga menekankan agar seorang pemimpin tak menjalankan politik bumi hangus, maksudnya “gonta-ganti pejabat karena diasosiasikan dekat dengan orang lain.”

Diskusi yang difasilitasi Dekan FH Universitas Abulyatama (Unaya) Aceh, Wira Atmadinata tersebut turut dihadiri sejumlah politisi Aceh seperti Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Nasdem Aceh, Zaini Jalil, Ketua Fraksi Partai Aceh (PA), Kautsar M. Yus, Wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh, T. Irwan Djohan, Sofyan Dawood, dan Suaidi Sulaiman. Selain itu juga hadir Ketua KIP Aceh, Ridwan Hadi, Ketua Komisi Informasi Aceh (KIA), Afrizal Tjoetra, serta sejumlah aktivis dan akademisi lainnya. []