Keterangan Gubernur Aceh terkait pertemuan dengan eks GAM Tripoli

BANDA ACEH – Gubernur Aceh Zaini Abdullah, menggelar pertemuan mendadak dan secara tertutup dengan 70 mantan anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang merupakan alumni pelatihan Camp Tanjura, Tripoli, Libya, atau yang lebih dikenal luas di Aceh dengan sebutan GAM eks Tripoli.

Pertemuan yang dilangsungkan di Banda Aceh, Sabtu (21/11) tersebut, dihadiri sejumlah elit GAM eks Tripoli, diantaranya, Syarifuddin Hasyem (Din Kapla), Pang Reubee, Din Kapla, Abusyik Sufi, Sayed Mustafa Usab, Sulaiman Razak, RajaWan Batee, Tgk Nas Blang Pidie, Sulaiman Gapi, Ridwan Calang, Mustafa Tambi, dan sejumlah lainnya.

Gubernur Aceh Zaini Abdullah, kepada Kanal Aceh, Sabtu (21/11) menjelaskan, beberapa agenda pertemuan yang dibahas antara dirinya dengan eks GAM Tripoli adalah terkait dengan keberadaan Partai Aceh (PA).

Dalam pertemuan tadi, jelas gubernur, berkembang diskusi tentang PA yang sudah tidak lagi menjalankan amanat rakyat, dan banyak keputusan keputusan strategis partai tidak lagi dilakukan melalui mekanisme anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai.

Para eks GAM Tripoli, ungkap gubernur, merasa resah akibat banyak tindakan- tindakan yang dilakukan oleh elit PA selama ini sudah tidak lagi mencerminkan semangat dan cita cita perjuangan GAM dulunya.

“Jadi mereka para eks GAM Tripoli ini sudah tidak tahan lagi dengan situasi di internal PA, sebab itu mereka silatuhrahmi dengan saya,” terang Zaini Abdullah yang merupakan mantan Menteri Luar Negeri GAM pada masa lalu.

Gubernur menerangkan, saat ini, sudah 10 tahun PA berdiri, dan belum pernah sekalipun melakukan musyawarah besar yang pengambilan keputusannya didasarkan pada mekanisme AD ART partai. “Jadi, menurut para eks Tripoli ini, PA harus segera melakukan musyawarah besar atau Mubes,” papar Abu Doto panggilan akrab Gubernur Aceh.

Saat ditanyakan apakah pertemuan eks Tripoli dengan dirinya juga membahas tentang Pilkada 2017, Gubernur Aceh menapik perihal itu, sebab menurutnya, isu pemilihan gubernur terlalu dini untuk dibicarakan.
“Tidak ada kita bahas Pilkada, itu terlalu dini, sebab yang penting saat ini adalam pembenahan Partai Aceh,” tegas gubernur.

Selain itu juga, tambah Zaini, dalam pertemuan juga berkembang isu tentang peranan Wali Nanggroe yang selama ini belum optimal. Sebab, lanjut Abu Doto, seharusnya Wali Nanggroe mesti menjadi milik seluruh rakyat Aceh, dan karenanya penting di cari solusi yang tepat agar kewenangan Wali Nanggroe bisa disesuaikan sebagaimana harapan seluruh rakyat Aceh.

“Kalau dalam istilahnya, Wali Nanggroe Aceh harus kembali ke Laptop,” kata Abu Doto. Saat dikejar perihal sebutan kembali ke Laptop, matan Menlu GAM ini menyebutkan bahwa, dirinya dan seluruh eks GAM Tripoli menginginkan agar Wali Nanggroe seutuhnya menjadi milik seluruh rakyat Aceh, dan tidak menjadi milik pihak tertentu atau golongan tertentu. “Wali Nanggroe Aceh itu, fungsinya mempersatukan rakyat,” tandas Zaini Abdullah. [Saky]