IPM Aceh, Dari Urutan 22 Melonjak ke Peringkat 11

Banda Aceh (kanalaceh.com) – Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Aceh kini berada diperingkat 11. Sebelumnya Aceh berada di urutan ke- 22. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk).

“Dari hasil sosialisasi BPS diketahui IPM Aceh

meningkat dari sebelumnya di peringkat 22 ke peringkat 11 nasional,” kata Sekretaris Bappeda Aceh Dr. Zulkifli, M.Si, seperti dilansir Tabloid Tabangun Aceh, baru-baru ini.

Dijelaskan, Badan Pusat Statistik (BPS) bekerja sama dengan United Nations Development Programme (UNDP) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), telah melaunching sekaligus mensosialisasikan hasil Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2014 dengan menggunakan penghitungan metode baru.

Kegiatan ini berlangsung di Kantor BPS, Jalan DR. Sutomo Jakarta, Senin 7 September 2015, lalu.

Zulkifli yang didampingi Kasubbid Investasi, Dunia Usaha dan Pembiayaan Pembangunan Bappeda Aceh, Aswar, menambahkan, dengan penghitungan metode baru, secara umum nilai hasil (level IPM) yang didapat lebih rendah dengan metode lama. Hal tersebut dipengaruhi oleh perubahan indikator dan metodelogi yang dipakai.

IPM secara nasional pada tahun 2014 adalah 68,90. Sementara IPM Aceh adalah 68,81 atau masuk dalam katagori sedang. Provinsi yang masuk dalam katagori tinggi (lima besar), adalah DKI, Riau, Kaltim, Kepri, dan Bali. Sedangkan Papua, Papua Barat, Sulbar, NTT, dan NTB masuk dalam katagori rendah.

Zulkifli menyebutkan, ada beberapa pertimbangan yang mendasari perubahan penghitungan IPM. Di antaranya adalah ada beberapa indikator sudah tidak tepat lagi untuk digunakan dalam penghitungan IPM. “Angka Melek Huruf (AMH) sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh, karena tidak menggambarkan kualitas pendidikan,” ujarnya.

Ia menambahkan, AMH di sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antardaerah dengan baik. Selain itu, Produk Domestik Bruto (PDB) perkapita tidak menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah.[]