Don Muzakir Minta Mitra MBG Tak Monopoli Pasokan, Pedagang Pasar Harus Dilibatkan

Banda Aceh (KANALACEH.COM) – Ketua Harian DPP Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI), Don Muzakir, menekankan pentingnya pelibatan pedagang pasar tradisional serta komoditas lokal dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurutnya, program strategis Presiden ini dirancang untuk menggerakkan perputaran ekonomi rakyat di tingkat tapak, bukan sekadar memberikan manfaat gizi kepada siswa.

Don Muzakir menjelaskan bahwa konsep awal program MBG bertujuan untuk menyerap hasil panen dari nelayan, peternak, hingga pekebun lokal di setiap daerah.

Namun, ia menyoroti adanya kendala di wilayah tertentu yang minim pasokan komoditas tertentu, seperti ayam atau telur. Dalam situasi tersebut, suplai bahan pangan seharusnya dapat diambil langsung dari pasar-pasar setempat.

“Target MBG ini kan untuk menyuplai hasil panen nelayan, peternak, dan pekebun. Jika ada wilayah yang tidak memproduksi ayam atau telur, pasokannya bisa diambil dari pasar lokal,”

“Jangan sampai Dapur MBG hanya disuplai oleh beberapa pihak saja yang cuma mencari keuntungan, sementara pedagang lokal seperti pedagang buah justru tidak dilibatkan,” tegas Don Muzakir usai melantik pengurus APPSI Aceh di Anjong Mon Mata, Banda Aceh, Selasa, 6 Oktober 2026.

Ia mengungkapkan bahwa masalah monolog pasokan ini telah menjadi perhatian serius Kepala Badan Gizi Nasional untuk segera dibenahi.

Don berharap dampak ekonomi dari program MBG dapat dirasakan secara adil oleh masyarakat luas dan pedagang kecil, bukan hanya dinikmati oleh segelintir oknum.

Untuk memperkuat tata kelola dan pengawasan, APPSI saat ini tengah membentuk kepengurusan di tingkat daerah hingga pasar-pasar di seluruh wilayah Aceh.

Selain membantu distribusi bahan pokok seperti Minyakita, struktur pengurus ini disiapkan untuk mengawasi rantai pasok program MBG agar berjalan transparan.

Don Muzakir juga mengingatkan para mitra MBG dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar tidak memonopoli jalur pasokan, misalnya dengan membuat koperasi tertutup tanpa transparansi barang.

Mengingat putaran dana per SPPG bisa mencapai ratusan juta rupiah per hari, ia meminta seluruh jajaran APPSI untuk tidak ragu mengawasi pelaksanaan di lapangan.

“Ini perintah Presiden dan program besar yang harus kita kawal bersama. Penyerapan hasil dari pedagang lokal itu hukumnya wajib, agar perputaran ekonominya benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat,” pungkasnya.