PNA Ganti Nama Jadi Partai Nusantara Aceh

Banda Aceh (KANALACEH.COM) – Partai Nanggroe Aceh (PNA) resmi berganti nama menjadi Partai Nusantara Aceh setelah menerima pengesahan administrasi hukum dari Kementerian Hukum Aceh.

Surat Keputusan (SK) perubahan nama tersebut diserahkan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh kepada Ketua Umum Partai Nusantara Aceh periode 2026-2031, Misbahul Munir alias Rahul.

Penyerahan SK itu sekaligus menandai dimulainya kepengurusan baru hasil Kongres II PNA.

Rahul mengatakan perubahan nama dari Partai Nanggroe Aceh menjadi Partai Nusantara Aceh bukan sekadar pergantian nomenklatur, melainkan bagian dari upaya pembaruan dan penguatan kelembagaan partai.

“Perubahan nama ini bukan sekadar perubahan nomenklatur, tetapi merupakan bagian dari perjalanan organisasi untuk terus beradaptasi dengan perkembangan zaman,” kata Rahul dalam keterangannya, Selasa, 15 September 2026.

Ia mengatakan Partai Nusantara Aceh ingin menjadi partai yang lebih demokratis, modern, terbuka, dan dekat dengan masyarakat.

Menurutnya, penggunaan nama baru tersebut juga membawa semangat untuk memperkuat peran Aceh dalam politik nasional, tanpa meninggalkan nilai-nilai, sejarah, dan kekhususan Aceh.

Setelah menerima SK perubahan nama, Rahul menyebut konsolidasi organisasi menjadi salah satu prioritas kepengurusan baru.

Konsolidasi akan dilakukan untuk memperkuat struktur partai di seluruh Aceh sekaligus menyatukan kembali pengurus dan kader.

“Kami ingin seluruh jajaran pengurus dan kader kembali bersatu, bekerja secara profesional, serta menjadikan Partai Nusantara Aceh sebagai wadah untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat,” ujarnya.

Rahul juga mengajak seluruh kader dan simpatisan menjadikan perubahan nama tersebut sebagai momentum memperkuat soliditas internal.

Ia menegaskan kepengurusan baru akan mengedepankan tata kelola organisasi yang profesional, transparan, dan demokratis.

“Partai Nusantara Aceh harus menjadi rumah bersama bagi seluruh kader. Kita ingin membangun partai yang modern dalam tata kelola, demokratis dalam pengambilan keputusan, dan nyata dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat,” katanya.