BPMA Gandeng TNI AD Jaga Keamanan Investasi Migas Aceh

Banda Aceh (KANALACEH.COM) – Kepala Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) Mawardi Nur memperkuat koordinasi dengan TNI Angkatan Darat (TNI AD) untuk mendukung keamanan dan keberlanjutan kegiatan hulu minyak dan gas bumi (migas) di Aceh.

Hal itu disampaikan Mawardi saat melakukan kunjungan kehormatan kepada Asisten Teritorial Kepala Staf Angkatan Darat (Aster Kasad) Mayjen TNI Rachmad Zulkarnaen di Markas Besar TNI Angkatan Darat (Mabesad), Jakarta, Kamis (3/9).

Dalam pertemuan tersebut, Mawardi didampingi Deputi Dukungan Bisnis BPMA Edy Kurniawan, Senior VP Onshore Asset KKKS Medco E&P Malaka I Nyoman A. Sidi Mantra, General Manager KKKS Medco E&P Malaka Tutu Paniji, serta General Manager KKKS PGE Andika Mahardika.

Sementara dari jajaran TNI AD hadir Waaster Kasad Bidang Renminter Brigjen TNI Jamaluddin dan Paban VII/Kermater Sterad Kolonel Inf Hipni Maulana Farhan beserta jajaran.

Mawardi mengatakan keamanan dan stabilitas wilayah menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga keberlangsungan investasi serta operasional hulu migas di Aceh.

“Semangat Bapak Presiden dalam mendorong investasi melalui Asta Cita, sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional, membutuhkan dukungan dari seluruh pihak,” kata Mawardi.

Ia berharap kondisi keamanan dan ketertiban di wilayah kerja migas Aceh dapat terus dijaga sehingga kegiatan operasional perusahaan dapat berjalan secara berkelanjutan.

Mawardi juga mengapresiasi kontribusi TNI AD dalam menjaga keamanan dan stabilitas di Aceh. Menurutnya, keberlanjutan kegiatan hulu migas tidak hanya bergantung pada aspek teknis dan investasi, tetapi juga kondisi sosial masyarakat serta keamanan wilayah.

“Keamanan merupakan salah satu fondasi penting bagi keberlanjutan investasi dan kegiatan hulu migas,” ujarnya.

Saat ini, Wilayah Kerja (WK) A Medco E&P Malaka dan WK B PGE menjadi bagian penting dalam kegiatan hulu migas Aceh. Keberlanjutan kedua wilayah kerja tersebut, kata Mawardi, membutuhkan dukungan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, masyarakat hingga aparat keamanan.

Karena itu, BPMA berharap dukungan pembinaan teritorial (Binter) TNI AD dapat diperkuat melalui koordinasi dengan BPMA dan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS), khususnya di wilayah operasional WK A dan WK B.

Menurut Mawardi, sinergi tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan aspek keamanan. Koordinasi dengan masyarakat juga diperlukan untuk mencegah potensi gangguan sosial sekaligus menciptakan ruang pemberdayaan di sekitar wilayah operasi.

Dalam pertemuan itu, Aster Kasad Mayjen TNI Rachmad Zulkarnaen menekankan pentingnya optimalisasi program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL/CSR) perusahaan agar manfaat keberadaan industri migas dapat dirasakan masyarakat.

“Kami berharap optimalisasi program CSR, manfaatkan lahan-lahan potensial untuk kita kelola dan mengajak masyarakat. Ini akan menjadi pakem kehidupan bagi masyarakat sekitar perusahaan. Tugas kita mengontrol dan mengawasi,” kata Rachmad.

Ia juga mendorong pendekatan yang lebih dekat dengan masyarakat melalui pemberdayaan dan program yang memberikan manfaat langsung.

“Permudah hidup masyarakat, rangkul mereka dan berdayakan,” ujarnya.

BPMA menilai pendekatan tersebut sejalan dengan upaya membangun industri hulu migas yang tidak hanya mengejar produksi, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi daerah dan masyarakat sekitar wilayah operasi.

Mawardi berharap penguatan komunikasi antara BPMA, TNI AD, pemerintah, KKKS dan masyarakat dapat menciptakan ekosistem hulu migas yang aman dan kondusif.

“Pada akhirnya, yang kita harapkan adalah bagaimana kegiatan hulu migas dapat berjalan aman, investasi terus tumbuh, produksi dapat ditingkatkan, dan masyarakat di sekitar wilayah operasi ikut merasakan manfaatnya,” kata Mawardi.