Kementerian PU Klaim Sudah Angkut 33 Ribu Ton Material Bencana dari Aceh

Banda Aceh (KANALACEH.COM) – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengklaim telah mengangkut lebih dari 33 ribu ton lumpur, sampah, dan material sisa bencana dari sejumlah wilayah terdampak di Aceh.

Hingga 9 Agustus 2026, total material bencana yang telah dibersihkan dan ditangani mencapai 33.163 ton. Penanganan tersebut dilakukan untuk mempercepat pemulihan lingkungan, fasilitas umum, hingga layanan dasar masyarakat.

Pembersihan dilakukan di sejumlah wilayah terdampak bencana, di antaranya Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh Tengah, dan Pidie Jaya. Kementerian PU mengerahkan peralatan serta personel untuk mempercepat proses evakuasi material bencana di lapangan.

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan pembersihan lumpur menjadi salah satu prioritas dalam penanganan pascabencana di Aceh, terutama di Aceh Tamiang yang terdampak sedimentasi dan timbunan lumpur cukup parah.

“Penanganan lumpur menjadi salah satu prioritas utama. Sejak awal bencana, sedimentasi dan lumpur merupakan salah satu permasalahan utama pascabencana Aceh, khususnya di Aceh Tamiang. Karena itu harus segera dibersihkan agar masyarakat bisa kembali beraktivitas dan lingkungan dapat dipulihkan,” kata Dody dalam keterangannya, Senin (10/8).

Selain mengangkut material bencana, Kementerian PU hingga 9 Agustus 2026 telah menyelesaikan pembersihan di 650 lokasi fasilitas umum yang terdampak bencana di Aceh.

Pembersihan juga telah rampung di 68 kawasan permukiman. Penanganan difokuskan pada pengangkutan lumpur, sampah domestik, serta material sisa bencana yang menghambat aktivitas warga.

Pemulihan juga menyasar infrastruktur sanitasi dan persampahan. Dari 10 Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang terdampak bencana, lima lokasi telah selesai ditangani, sedangkan lima lainnya masih dalam proses pengerjaan.

“Untuk 10 Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang terdampak, seluruhnya telah selesai ditangani,” katanya.

Kementerian PU juga mempercepat pemulihan sejumlah infrastruktur dasar lainnya sesuai tingkat kerusakan dan kebutuhan di lapangan. Infrastruktur yang ditangani meliputi sistem penyediaan air minum, jalan, jembatan, hingga infrastruktur sumber daya air.