Buruh Desak Perusahaan di Aceh Terapkan UMP 2026

Banda Aceh (KANALACEH.COM) – Aliansi Buruh Aceh mendesak seluruh perusahaan di Aceh untuk mematuhi pelaksanaan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 yang telah ditetapkan sebesar Rp3,964 juta.

Ketua Aliansi Buruh Aceh, Saifulmar, menegaskan keputusan UMP tersebut harus dijalankan sepenuhnya oleh pihak perusahaan dan pengusaha di Aceh tanpa pengecualian.

“UMP yang telah diputuskan dengan jumlah Rp3.964.000 sekian agar dijalankan sepenuhnya oleh pihak perusahaan dan pengusaha yang ada di Aceh,” kata Saifulmar saat memperingati Hari Buruh di depan Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Jumat, 1 Mei 2026.

baca; UMP Aceh 2026 Naik 6,7 Persen, jadi Rp3,93 Juta

Pihaknya juga meminta pemerintah hadir secara aktif dalam memastikan kebijakan tersebut berjalan di lapangan. Menurutnya, pengawasan tidak cukup hanya menunggu laporan dari pekerja, sebab buruh kerap berada dalam posisi lemah dan takut untuk melapor.

“Pemerintah harus proaktif, harus menjemput bola. Buruh kalau disuruh melapor tentu berbeda dengan kelompok elit. Mereka berada di posisi lemah, rasa takutnya luar biasa,” ujarnya.

Selain menyoroti pelaksanaan UMP, Aliansi Buruh Aceh juga mendorong agar besaran upah minimum di Aceh terus meningkat setiap tahun dengan angka yang dinilai signifikan.

SaifulMar menilai Aceh memiliki kekhususan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, sehingga kebijakan ketenagakerjaan di daerah itu tidak bisa disamakan dengan provinsi lain.

“UMP Aceh harus naik setiap tahunnya. Kenaikannya harus signifikan, karena Aceh berbeda dengan 37 provinsi lainnya,” katanya.

Di sisi lain, Aliansi Buruh Aceh juga menolak praktik outsourcing yang masih diterapkan di sejumlah perusahaan. Mereka menilai pola kerja tersebut merugikan pekerja dan tidak sesuai dengan kondisi ketenagakerjaan di Aceh.

“Tidak boleh ada lagi karyawan outsourcing di Aceh. Jangan disamakan dengan daerah lain,” ujar SaifulMar.

Ia menambahkan, dengan jumlah sekitar 6.664 perusahaan di Aceh, terutama sektor usaha kecil, seharusnya dapat membuka peluang kerja lebih luas dan menekan angka kemiskinan maupun pengangguran.

Aliansi Buruh Aceh berharap kolaborasi antara pemerintah daerah dan kalangan pengusaha dapat memperkuat perlindungan pekerja, sekaligus memastikan kesejahteraan buruh menjadi prioritas dalam pembangunan ekonomi daerah.