Derita Lumpur Belum Usai di Pidie Jaya

Empat bulan berlalu sejak bencana ekologis banjir dan longsor menerjang Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, puing-puing bencana itu masih enggan beranjak. Di Kecamatan Meurah Dua dan Meureudu jadi dua wilayah yang parah, aroma tanah dan pemandangan gunungan material lumpur bercampur kayu masih terlihat di awal April 2026.

Pemulihan dinilai berjalan lambat, meninggalkan ribuan jiwa dalam keletihan fisik dan ketidakpastian ekonomi yang berkepanjangan.

Menyusuri jalanan dari Desa Pante Beureune hingga Meunasah Mancang di Kecamatan Meurah Dua, pemandangan tampak kontras dengan narasi pemulihan pascabencana pada umumnya. Meski status tanggap darurat telah lama lewat, lumpur pekat masih mengepung permukiman.

Ruas jalan antar desa memang sudah mulai bisa dilalui kendaraan roda empat, namun lapisan tipis sedimen yang mengering menjadi debu saat panas dan kembali menjadi licin saat hujan, masih menjadi ancaman bagi keselamatan pelintas.

Di sepanjang pinggir jalan desa, terlihat gundukan lumpur sisa pembersihan yang tingginya mencapai dua meter lebih. Tumpukan ini menyerupai benteng-benteng tanah yang membatasi pandangan warga ke arah rumah mereka sendiri.

Sementara di kejauhan, deru mesin alat berat terdengar terus beroperasi memprioritaskan pembersihan fasilitas umum, namun volume material yang masih masif membuat upaya tersebut tampak seperti pekerjaan yang tak kunjung usai.

Kesibukan warga masih terlihat sangat intens namun dengan peralatan yang sangat kontras dibandingkan beban kerja yang dihadapi. Tanpa bantuan alat berat di area privat, warga terpaksa berjibaku menggunakan sekop, cangkul, dan gerobak sorong seadanya.

Mereka mencoba mengikis lapisan tanah yang sudah mengeras di dalam rumah, lalu menumpuknya begitu saja di halaman karena tidak adanya akses pembuangan yang memadai.

Kondisi serupa juga menyelimuti Kecamatan Meureudu yang hanya dipisahkan oleh aliran Sungai Krueng Meureudu. Di Desa Manyang Cut misalnya, lumpur tebal masih menjadi penghuni tetap di sudut-sudut hunian warga.

Meskipun akses jalan antar dusun dan desa telah mulai dibersihkan secara bertahap, kondisi di dalam rumah-rumah penduduk masih memprihatinkan. Empat bulan mengendap, lumpur tersebut kini tidak lagi berbentuk cair, melainkan telah menjadi sedimen padat yang sulit untuk dikelupas.

Ironisnya, meski kedua kecamatan ini berada tidak jauh dari akses jalan nasional, bantuan tenaga untuk pembersihan rumah-rumah pribadi seolah luput dari jangkauan. Bagi sebagian warga, batas kemampuan fisik telah mencapai titik nadir.

Kelelahan yang menumpuk selama 120 hari terakhir membuat banyak keluarga mulai pasrah. Beberapa rumah terlihat dibiarkan begitu saja dengan lumpur yang memenuhi hingga separuh tinggi pintu, karena pemiliknya sudah tidak sanggup lagi mengayunkan cangkul.

“Tidak sanggup lagi kalau kita bersihkan sendiri,” keluh Munjir (45) warga Desa Meunasah Mancang, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya saat ditemui di rumahnya, Sabtu, 4 April 2026.

Munjir salah satu warga yang masih bertahan meski setengah rumahnya hilang tersapu banjir. Ia beralasan takut untuk meninggalkan rumah karena ingin mencari barang yang tertimbun sembari membersihkan sisa-sisa lumpur dari dalam rumah.

Rasa takut juga kerap menghantui Munjir saat hujan turun karena letak rumahnya berdekatan dengan bibir Sungai Krueng Meureudu, hanya berjarak sekitar 20 meter. “Saya tidak ambil (Huntara). Fokus untuk bersihkan rumah saja sedikit-sedikit,” ucapnya.

Bagi warga yang telah mendapatkan Huntara, pola hidup mereka kini terbelah. Huntara hanya digunakan sebagai tempat memejamkan mata di malam hari. Begitu matahari terbit, mereka segera kembali ke rumah lama mereka yang rusak untuk melanjutkan ritual harian yang melelahkan yaitu mengeruk lumpur.

Sebuah siklus tanpa henti yang dilakukan dengan harapan suatu saat mereka bisa kembali tinggal di rumah asli mereka dengan layak. Warga yang rumahnya masuk kategori rusak berat hanya bisa menunggu terkait kepastian hunian tetap (Huntap).

“Sampai saat ini masih kita bersihkan (lumpur dari dalam rumah) dengan alat seadanya. Kalau bukan kita (pemilik rumah) yang bersihkan siapa lagi?,” kata Habibi warga Desa Pante Beureune, Kecamatan Meurah Dua.

Habibi, Munjir dan warga lainnya di dua kecamatan itu khususnya yang masih berjibaku dengan lumpur berpesan agar pembersihan yang digalakkan pemerintah saat ini lewat skema cash for work (CFW) atau padat karya tunai bukan hanya menyasar fasilitas umum saja, melainkan rumah-rumah warga.

Mereka juga meminta agar ada pengerukan di pekarangan rumah dan menjauhkan lumpur dari kediaman warga. Jika tidak, kalau hujan turun lumpur tersebut akan kembali masuk ke dalam rumah.

“Pemerintah harusnya bertanggung jawab jangan dilepas semua sama warga untuk membersihkan lumpur ini. Kami ini korban,” ucapnya.

Keluarkan Biaya

Warga Meunasah Mancang, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya, Amri (48) harus merogoh kocek hingga Rp8 juta demi mengembalikan kelayakan huniannya yang sempat tenggelam dalam lumpur.

Meski struktur bangunan rumahnya tidak termasuk kategori rusak berat, terjangan banjir lumpur tersebut telah melumpuhkan fungsi rumah dan menghancurkan perabotan di dalamnya.

Proses pembersihan dilakukan Amri secara swadaya dengan melibatkan 8 pemuda desa setempat. Tanpa bantuan alat berat, mereka berjibaku melawan pekatnya material sisa banjir hanya dengan mengandalkan alat seadanya seperti sekop dan cangkul.

“Kalau perkiraan lebih Rp 8 juta untuk bersihkan di dalam rumah saja, itu 2 kali. Yang kerja pemuda desa sini,” kata Amri saat ditemui di rumahnya, Rabu, 18 Maret 2026.

Proses pembersihan pertama dilakukan pada awal Februari 2026 selama sepekan, lalu yang kedua dilakukan awal bulan Ramadhan tahun ini. Amri juga harus mengeluarkan uang tambahan untuk mengecat tembok rumahnya karena berbekas noda lumpur.

Pascapembersihan, Amri melakukan langkah antisipasi dengan membangun tanggul darurat. Ia menyusun material lumpur sedemikian rupa hingga membentuk benteng setinggi 50 sentimeter tepat di depan pintu masuk.

Sekat ini menjadi satu-satunya harapan untuk membelah aliran air agar tidak kembali masuk ke dalam rumah jika hujan deras turun secara tiba-tiba.

Namun, rasa aman bagi warga Desa Meunasah Mancang masih menjadi barang mewah. Kekhawatiran Amri terus membuncah setiap kali melihat awan mendung tiba. Masalah utama kini bergeser pada sisa pembersihan jalan di lingkungan sekitar.

Tumpukan lumpur yang memanjang di bahu jalan belum sepenuhnya dievakuasi dan sewaktu-waktu dapat mencair kembali menjadi aliran lumpur baru jika tersapu air hujan.

Sejauh ini, kata Amri proses pembersihan rumah juga pernah dilakukan oleh aparat TNI. Namun tidak sampai tuntas. “Ada (keterlibatan TNI dalam proses pembersihan rumah warga). Tapi tidak sampai selesai karena ini berat ya,” ucapnya.

Menurutnya warga lainnya yang punya kesanggupan dari sisi ekonomi lebih memilih untuk mempekerjakan orang untuk membersihkan rumah mereka dari pada menunggu kebijakan pemerintah untuk penanganan lumpur.

“Kalau kita masih nunggu ya lumpur ini tetap gini-gini saja. Saya sudah coba (bersihkan lumpur sendiri) tapi ya memang tidak sanggup, ini tebal,” katanya.

Hal itu juga dialami Akhyar (39), warga Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang ini terpaksa membayar warga untuk membersihkan rumahnya dengan tipe 130. Saat itu, kata Akhyar ia melakukan hal itu karena ketidakpastian tempat tinggal pascabanjir.

Ia membayar warga setempat sebesar Rp6 juta yang bekerja selama 6 hari pada awal Januari 2026 lalu. Ayah 3 anak ini melakukan itu karena keluarganya tidak mendapatkan tenda pengungsian dan keluarganya memilih mengungsi ke rumah saudara di Langsa.

“Kita dulu gak dapat tenda, jadi mengungsinya ke rumah saudara di Langsa. Makanya kita bayar lah orang untuk bersihkan rumah karena memang lumpurnya 1 meter lebih di dalam,” kata Akhyar, Kamis, 19 Maret 2026.

Mereka yang membersihkan lumpur dengan mengeluarkan uang pribadi berharap pemerintah juga membuat program khusus untuk membersihkan pekarangan dan rumah warga yang masih banyak tertimbun lumpur.

“Ada juga warga memang sudah tidak mampu lagi dari tenaga atau sisi ekonomi, ya sudah ditinggalin begitu saja rumahnya, harusnya pemerintah melihat ini juga sebagai masalah yang harus ditangani,” katanya.

Tanggul dari Lumpur

Sejumlah ekskavator tampak sibuk mengeruk tumpukan material lumpur dan sisa batang pohon yang berserakan di tempat fasilitas umum di Desa Meunasah Raya, Meunasah Mancang, Dayah Usen hingga Meunasah Bie. Di sisi lain, deretan dump truck silih berganti mengangkut lumpur menuju tepian sungai.

Menurut warga aktivitas ini mulai masif sejak awal Ramadan tahun ini. Material lumpur yang terkumpul dari pembersihan fasilitas umum tidak dibuang begitu saja, melainkan dialihfungsikan menjadi benteng pertahanan alami di sepanjang bibir Sungai Krueng Meureudu.

Gundukan tanah dan lumpur itu kini membentuk struktur tanggul darurat dengan ketinggian mencapai 2 meter lebih dari permukaan air sungai. Pembangunan benteng penahan ini menjadi krusial mengingat intensitas curah hujan yang kerap tak menentu, yang berpotensi menaikkan debit air sungai hingga meluap ke permukiman penduduk.

“Lumpur ini dibawa ke pinggir sungai untuk jadi tanggul. Pertengahan puasa kemarin sudah mulai,” kata Mahdi M Daud (63) seorang warga Dusun Palu Kuta, Desa Meunasah Raya, Kecamatan Meurah Dua, Pidie Jaya, Minggu, 4 April 2026.

Jarak tanggul lumpur itu ke permukiman warga hanya sekitar 80 meter. Warga menilai jika tidak ada pengamanan tambahan, timbunan tanah itu akan kembali mencair saat hujan dan mengancam permukiman.

Pantauan di lokasi, pengangkutan material dilakukan secara berkala. Ekskavator bekerja memindahkan sedimen lumpur yang bercampur dengan sampah organik ke bak truk. Setelah terisi penuh, truk-truk tersebut bergerak merayap di atas tanah menuju titik penimbunan di pinggiran sungai.

Di sana, material dipadatkan sedemikian rupa agar kuat menahan tekanan air saat debit sungai meningkat. Langkah ini jadi strategi agar lumpur bisa digunakan untuk memperkuat tanggul.

Kepala Posko Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) wilayah Aceh Safrizal ZA yang juga menjabat sebagai Dirjen Bina Adwil Kemendagri membenarkan, bahwa tanggul tersebut terbuat dari tanah lumpur untuk sementara waktu.

Hal itu jadi langkah pemulihan darurat agar bisa menahan debit air Sungai Krueng Meureudu yang melintasi Kecamatan Meureudu dan Meurah Dua.

“Lumpur dari proses pembersihan fasilitas umum ini ditumpuk dan dibentuk menjadi bantaran sungai,” kata Safrizal saat dikonfirmasi, Rabu, 1 April 2026.

Tanggul Jebol

Belum genap sebulan berdiri, tanggul darurat di bantaran Sungai Krueng Meureudu kembali jebol. Struktur yang dibangun dari lumpur sisa banjir akhir 2025 itu tak mampu menahan derasnya aliran air saat hujan deras mengguyur wilayah hulu.

Material lumpur terbawa arus dan kembali masuk ke rumah-rumah sehingga membuat warga dari 13 desa di Kecamatan Meureudu dan Meurah Dua mengungsi lagi pada Rabu malam, 8 April 2026. Kepanikan warga yang sejak awal merasa waswas kini terbukti nyata.

Bupati Pidie Jaya, Sibral Malaysi mengatakan kondisi Sungai Krueng Meureudu belum sepenuhnya pulih. Sedimen lumpur dari banjir bandang sebelumnya membuat pendangkalan sungai meningkat drastis, menurunkan kapasitas tampung air.

Saat hujan tinggi, aliran dari pegunungan tak tertampung, memicu luapan ke permukiman. “Pendangkalan sungai membuat Krueng Meureudu tidak mampu menampung volume air hujan,” kata Sibral, Kamis, 9 April 2026.

Ia menegaskan, kondisi ini tak bisa lagi diatasi dengan tanggul darurat. Penanganan menyeluruh dari pemerintah pusat menjadi mendesak. Permintaan itu ditujukan langsung ke Presiden Prabowo Subianto, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan Satgas Penanganan dan Rehabilitasi Rekonstruksi (Satgas PRR).

“Kami meminta BNPB, satgas bencana, dan Presiden untuk segera melakukan penanganan Sungai Krueng Meureudu. Ini sangat mendesak,” kata Sibral.

Pembangunan tanggul dari lumpur disebut hanyalah solusi sementara. Tanpa normalisasi sungai dan rekayasa permanen, risiko banjir bagi warga yang tinggal di bantaran Sungai Krueng Meureudu akan terus mengintai setiap musim hujan.

Warga Lawan Lumpur Sendiri

Upaya pembersihan lumpur pascabencana di Aceh terus dikebut. Satgas PRR sudah memiliki program Cash For Work atau padat karya tunai yang dimulai di Aceh Tamiang sejak Februari lalu dan Pidie Jaya pada pertengahan Maret.

Program ini merekrut warga desa untuk ikut serta membersihkan lumpur dari fasilitas di lingkungan mereka seperti jalan, gorong-gorong, tempat ibadah hingga irigasi dengan imbalan per orang Rp165 ribu. Hal itu juga diperkuat dengan alat berat yang disediakan.

“Untuk tahap awal kita tetapkan 30 hari. Area pembersihan mencakup fasilitas publik, termasuk jalan, saluran air, dan lingkungan umum,” ujar Safrizal.

Hingga akhir Maret, dari total target 476 lokasi pembersihan di Aceh, sebanyak 396 lokasi telah diselesaikan. Artinya, masih ada 86 lokasi yang dalam proses penanganan lumpur.

Safrizal mengakui untuk pembersihan rumah warga tidak masuk dalam skema cash for work karena alasan ruang privat. Pemilik rumah dibebankan untuk membersihkan lumpur secara mandiri karena telah diberi dana insentif.

“Mereka yang memperoleh dana insentif berupa rehabilitasi rusak ringan dan rusak sedang agar membersihkan dalam rumahnya secara mandiri,” kata Safrizal.

Ia juga beralasan banyak pekerja tidak berani masuk ke rumah warga untuk pembersihan, sehingga pihaknya hanya menunggu pemilik untuk membersihkan lalu lumpur dari dalam rumah diletakkan ke pekarangan.

Nantinya alat berat dan truk akan mengangkut lumpur dari pekarangan rumah warga untuk ditempatkan di bantaran sungai.

“Pekerja ini tidak berani masuk rumah karena ini wilayah privasinya pemilik rumah. Tapi taruh material lumpur itu di luar rumah agar bisa dibersihkan oleh petugas yang ada,” katanya.

Meski begitu Safrizal mengakui proses pembersihan lumpur cukup berat dan sudah melibatkan semua pihak sejauh ini, meskipun hasilnya belum maksimal.

“(Mengakui lumpur belum bersih sepenuhnya) belum. Berat Pak. Tapi wilayah-wilayah vital sudah kita bersihkan,” klaim Safrizal.

Penulis: Dani Randi

Liputan ini atas dukungan AJI Indonesia