Bupati Aceh Timur Murka, Proyek Huntara Molor: Ancam Putus Kontrak Vendor

Aceh Timur (KANALACEH.COM) – Iskandar Usman Al-Farlaky melakukan kunjungan kerja ke Gampong Blang Senong, Dusun Pelalu, Kecamatan Pante Bidari, Sabtu (28/3/2026), untuk meninjau progres pembangunan hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak bencana.

Dalam kunjungan tersebut, Bupati berdialog langsung dengan masyarakat. Di tengah terik matahari, ia tampak meninjau deretan bangunan yang belum rampung. Raut wajahnya tegang saat mengetahui progres pembangunan jauh dari target, sementara warga masih menunggu kepastian tempat tinggal yang layak.

“Ini bukan proyek biasa. Ini menyangkut nasib masyarakat yang sedang butuh tempat tinggal. Kenapa bisa terbengkalai begini? Ini belum selesai dengan layak,” kata Al-Farlaky dengan nada tinggi.

Ia menilai keterlambatan tersebut bukan sekadar persoalan teknis, melainkan mencerminkan kurangnya keseriusan dalam menjalankan tanggung jawab kemanusiaan.

Bupati menegaskan, pemerintah tidak akan mentolerir vendor yang bekerja asal-asalan, terlebih dalam proyek yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana.

Sejumlah warga yang menyaksikan momen itu hanya bisa terdiam. Di balik kemarahan Bupati, tersirat kegelisahan yang sama dengan masyarakat—harapan untuk segera memiliki tempat tinggal yang aman dan layak.

“Kalau tidak sanggup, sampaikan dari awal. Ambil sikap, putuskan kontrak dengan vendor. Tidak boleh lamban seperti ini,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Al-Farlaky juga memerintahkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap vendor pelaksana. Ia meminta langkah tegas segera diambil, termasuk kemungkinan pemutusan kontrak jika tidak ada progres signifikan dalam waktu dekat.

Ia menjelaskan pembangunan huntara tersebut merupakan program BNPB, termasuk dalam penunjukan vendor pelaksana. Meski demikian, pemerintah daerah tetap mengawal agar hak masyarakat terpenuhi.

“Kami tidak lepas tangan. Perlu diluruskan, ini program BNPB, termasuk vendornya. Namun karena ini menyangkut rakyat kami, tetap akan kami kawal sampai tuntas,” ujarnya.

Meski begitu, ia menegaskan hal tersebut tidak bisa dijadikan alasan atas lambannya progres di lapangan.

“Jangan libatkan vendor yang tidak berkompeten. Siapa pun yang terlibat harus bertanggung jawab,” tegasnya.

Sementara itu, perwakilan BNPB, Isroil Samihardjo, mengakui adanya kendala dalam pendistribusian material ke lokasi Blang Senong. Namun, ia memastikan pembangunan huntara akan segera diselesaikan.

“Kami meminta maaf atas kendala di lapangan. Kami akan mengevaluasi seluruh vendor yang bermasalah. Insyaallah dalam 10 hari ke depan pembangunan ini akan kita rampungkan,” ujarnya.