Mualem dan 17 Gubernur Protes Menteri Keuangan Soal Pemotongan Duit Pemda

Jakarta (KANALACEH.COM) – Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem memprotes kebijakan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang memotong anggaran pemerintah daerah.

Ia menyebut pemotongan tersebut membuat beban keuangan daerah semakin berat dan menghambat pembangunan. Ia mengatakan anggaran untuk daerahnya bahkan dipotong hingga 25 persen.

Keluhan itu disampaikan langsung oleh Mualem dalam rapat bersama 17 gubernur lainnya di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (7/10). Para kepala daerah tersebut menolak kebijakan pemotongan anggaran yang dilakukan pemerintah pusat.

“Semuanya kami mengusulkan supaya tidak dipotong, anggaran kita tidak dipotong karena itu beban semua di provinsi kami masing-masing,” tegas Mualem.

Sementara itu Gubernur Maluku Utara (Malut) Sherly Tjoanda menegaskan tak setuju dengan pemotongan anggaran daerah yang dilakukan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

“Semuanya (gubernur) tidak setuju karena kemudian kan ada beban PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) yang cukup besar dan ada janji untuk pembangunan jalan dan jembatan yang cukup besar,” kata Sherly di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Selasa (7/10).

“Dengan pemotongan yang rata-rata setiap daerah hampir sekitar 20-30 persen untuk level provinsi dan di level kabupaten, bahkan ada tadi dari Jawa Tengah yang hampir 60-70 persen, itu berat untuk pembangunan infrastruktur,” sambung Sherly.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Al Haris menegaskan para gubernur memang sengaja meminta waktu Purbaya. Ia bersama gubernur lain ingin menyampaikan keluh kesah terkait pemotongan dana transfer ke daerah (TKD).

Pria yang juga menjabat sebagai Gubernur Jambi itu mencontohkan sampai ada daerah yang kesulitan membayar operasional belanja pegawai, termasuk gaji PPPK. Al Haris mengklaim dampak yang dirasakan daerah sangat luar biasa.

Menurutnya, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa responsif terhadap keluhan para kepala daerah. Pemerintah nantinya bakal melakukan evaluasi besaran TKD di 2026.

“Pak Menteri (Purbaya) respons tadi, beliau responsif sekali. Nanti di 2026 karena sudah menjadi produk hukum undang-undang, APBN, beliau tadi berjanji di 2026 sambil nanti berjalan, evaluasi lagi yang TKD ke daerah,” bebernya.

“Memang repot, saya bilang tadi, kalau daerah PAD (pendapatan asli daerah)-nya kecil yang banyak menggantungkan nasib dengan TKD, maka sulit mereka untuk mengembangkan daerahnya. Apalagi, bicara visi-misi. Tidak lagi bicara visi misi, yang penting roda pemerintahan jalan,” sambung Al Haris.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, berikut daftar gubernur yang hadir langsung di Kantor Kemenkeu dalam audiensi dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa:

1. Jambi
2. Kalimantan Timur
3. Kalimantan Utara
4. Bangka Belitung
5. Banten
6. Kepulauan Riau
7. ⁠⁠Jawa Tengah
8. ⁠Sulawesi Tengah
9. Maluku Utara
10. ⁠Sumatra Barat
11. ⁠DI Yogyakarta
12. Papua Pegunungan
13. ⁠Bengkulu
14. Aceh
15. Sumatra Utara
16. Lampung
17. Sulawesi Selatan
18. NTB