Sentil Polda Aceh Soal Pemanggilan Pokja, Zulfadhli: Penegakan Hukum Atau Modus Barter Proyek

Banda Aceh (KANALACEH.COM) – Ketua DPR Aceh Zulfadhli mengatakan, pihaknya akan menyurati pimpinan di Direkrorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Aceh, terkait dengan pemanggilan salah satu Pokja di Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Setda Aceh.

Langkah itu sebagai bentuk pengawasan dan upaya klarifikasi yang ingin dilakukan pihaknya untuk mengetahui duduk perkara yang sebenarnya.

“Itu Pokja Biro PBJ dipangil oleh Polda. Ini ada apa, jadi perlu kita dalami,” kata Zulfadhli dalam keterangannya, Sabtu, 12 Juli 2025.

Untuk itu pihaknya secara resmi akan melayangkan surat ke Pimpinan Ditreskrimsus Polda Aceh, untuk hadir ke DPR Aceh. “Senin tanggal 14 Juli 2025, nanti kita layangkan surat ke Polda Aceh,” ujarnya.

Selain menyurati pimpinan Ditreskrimsus Polda Aceh, pihaknya juga akan melayangkan surat serupa ke pimpinan Biro PBJ dan juga Pokja-Pokja. Hal itu agar pihaknya dapat mengklarifikasi persoalan tersebut, biar jadi terang benderang.

“Jadi, nanti kita lihat, apakah upaya tersebut sebagai bagian dari penegakan hukum, atau hanya modus untuk ‘barter proyek’ semata,” katanya.

Pemanggilan tersebut, kata dia sangat disayangkan sebab upaya yang dilakukan oleh Polda Aceh itu justru dapat jadi hambatan dalam pembangunan Aceh kedepannya.

“Pemerintahan Mualem ingin serius membangun Aceh. Jadi hendaknya dukungan semua pihak menyukseskan hal itu,” tambahnya.

Apalagi pihaknya juga banyak sekali mendapatkan informasi keluhan dari berbagai pihak, dari masyarakat, bahwa, oknum-oknum di Polda Aceh ini kerap mengganggu jalannya pembangunan dengan cara-cara seperti itu, yakni panggil-panggil Pokja, tapi ujung-ujungnya minta ‘jatah proyek’.

Secara Tegas Zulfadhli mengatakan bahwa, kika ingin melakukan upaya penegakan hukum, banyak sekali proyek-proyek besar di Aceh ini yang butuh keseriusan Polda Aceh untuk menanganinya. Seperti Proyek Multi Years (MYC) yang nilainya triliunan, itu juga juga berselemak masalah.

“Langkah DPR Aceh, ingin mendudukkan persoalan sebenarnya seperti apa. Karna itu, nantinya, semua pihak kita panggil, agar masalah ini terbuka, terang bendera, bila perlu nanti ada tindak lanjut sampai ke Mabes Polri,” katanya.

Sebagai lembaga legislatif di Aceh, Zulfadhli mengingatkan seluruh aparat penegak hukum, untuk saling menghormati kerja-kerja masing-masing instansi. “Saat ini, dibawah Pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto, kita ingin berhasil membangun Aceh sebagai bagian dari NKRI,” katanya.