Realisasi Belanja Modal APBA Rendah, Hanya 5,13 Persen Hingga Mei 2025

Banda Aceh (KANALACEH.COM) – Realisasi belanja modal Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2025 masih rendah yaitu Rp203,78 miliar atau 5,13 persen hingga Mei 2025.

Hal itu diketahui setelah kegiatan Asset & Liabilities Committee (ALCo) Regional Aceh yang diikuti oleh kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), Kementerian Keuangan (Kemenkeu-Satu) Aceh yaitu Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) melakukan pertemuan untuk membahas realisasi anggaran APBN dan daerah.

Dari sisi kinerja anggaran daerah Aceh secara konsolidasi, pendapatan Aceh tercatat sebesar Rp11,42 triliun atau 28,45 persen dari target. Sebagian besar pendapatan berasal dari transfer pemerintah pusat senilai Rp9,58 triliun (83,82 persen), sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru mencapai Rp1,82 triliun atau 28,15 persen.

Adapun realisasi belanja daerah mencapai Rp9,21 triliun (22,45 persen) yang didominasi oleh belanja operasional sebesar Rp6,9 triliun.

Namun, belanja modal masih rendah, baru terealisasi Rp203,78 miliar atau 5,13 persen. Capaian ini menjadi perhatian karena dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Aceh yang akan dirilis bulan depan.

“Realisasi belanja APBD (konsolidasi) sampai 31 Mei 2025 sebesar Rp9,21 triliun (22,45 persen) yang didominasi oleh belanja operasi senilai Rp6,9 triliun. Realisasi belanja modal masih perlu menjadi perhatian karena baru mencapai Rp203,78 miliar atau hanya 5,13 persen,” kata Kepala Bidang Penyuluh, Pelayanan dan Humas Kanwil DJP Aceh, Agung Saptono Hadi dalam keterangannya, Kamis, 26 Juni 2025.

Sektor administrasi pemerintahan menjadi salah satu sektor terbesar di Aceh yang memiliki pengaruh besar pada konsumsi masyarakat, pengeluaran pemerintah, dan penanaman modal tetap bruto.

Pada bulan Mei 2025, perkembangan indikator makroekonomi di Aceh menunjukkan dinamika yang dipengaruhi oleh tekanan inflasi, pergerakan harga komoditas, dan pola konsumsi masyarakat pasca Hari Besar Keagamaan Nasional.

Tingkat inflasi bulan Mei secara yoy sebesar 2,35 persen. Secara month to month (mtm), inflasi Aceh sebesar -0,59 persen. Deflasi ini terutama disebabkan oleh penurunan harga pada kelompok bahan makanan, minuman, dan tembakau.

Dalam ALCo kali ini, Kemenkeu-Satu Aceh menyoroti dinamika kondisi BUMDes/BUMGampong di Aceh. Dari jumlah BUMDes yang terdaftar, hanya sebagian kecil yakni 55 BUMDes yang telah mencapai kategori maju.

“Sebagian besar masih berstatus kategori dasar, tumbuh, atau berkembang. Sorotan ini terkait bagaimana nanti rumusan kebijakan dibuat agar Koperasi Merah Putih tidak tumpang tindih dengan keberadaan BUMDes di setiap gampong,” katanya.

Realisasi APBN di Aceh

Sementara itu realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Regional Aceh per 31 Mei 2025. Berdasarkan laporan, pendapatan negara telah mencapai Rp1,99 triliun atau sebesar 28,81 persen dari target.

Angka ini terdiri atas Penerimaan Pajak sebesar Rp1,24 triliun (21,03 persen), Penerimaan Bea dan Cukai Rp226,76 miliar (79,01 persen), serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp529,77 miliar (71,13 persen).

DJKN turut berkontribusi terhadap PNBP dengan menyumbang Rp10,16 miliar. Penerimaan ini berasal dari pengelolaan aset sebesar Rp8,73 miliar, pelaksanaan lelang Rp1,38 miliar, serta pengurusan piutang negara sebesar Rp44 juta.

Di sisi belanja, realisasi APBN mencapai Rp16,08 triliun. Angka ini terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp4,69 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp11,39 triliun.

Kinerja BPP tercatat mengalami kontraksi signifikan secara tahunan (year on year/yoy) sebesar 27,27%. Penurunan ini disebabkan oleh efisiensi belanja barang dan modal, serta tidak adanya lagi realisasi Proyek Strategis Nasional (PSN) dan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) seperti tahun lalu.

Sementara itu, realisasi TKD juga mengalami penurunan yoy sebesar 7,08%. Namun demikian, penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Otonomi Khusus (Otsus), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik menunjukkan perbaikan dibanding bulan sebelumnya.