Mualem Didesak Ungkap Alasan Mandeknya Realisasi APBA 2025

Banda Aceh (KANALACEH.COM) – Realisasi APBA 2025 hingga saat ini masih mandek dan belum terealisasi sesuai target. Hal itu membuat sektor ekonomi dan pembangunan di Aceh melambat.

Menanggapi hal tersebut, Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian, mendesak Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh untuk segera menjelaskan kepada publik terkait mandeknya realisasi APBA tahun 2025.

Menurutnya, keterlambatan ini berdampak buruk terhadap percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah Aceh. Apalagi saat ini sudah memasuki bulan Mei.

“Rakyat Aceh belum juga mendapatkan kepastian ataupun informasi yang jelas terkait realisasi APBA 2025. Ketergantungan terhadap APBA sangat tinggi, terutama di tingkat kabupaten dan kota. Saat ini, roda ekonomi tidak berjalan sebagaimana mestinya,” kata Alfian dalam keterangannya, Rabu, 30 April 2025.

Baca: DPR dan Pemerintah Aceh Sahkan APBA 2025 Sebesar Rp 11,07 Triliun

Ia menekankan pentingnya peran Gubernur dan Wakil Gubernur untuk duduk bersama Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) guna membahas percepatan pembangunan.

Salah satu sorotan MaTA ditujukan kepada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), yang terkesan tidak transparan dan tidak serius dalam melaksanakan program pembangunan rumah dhuafa.

Dinas Perkim belum mengumumkan 1000 unit rumah dhuafa lagi dari 2000 yang telah diumumkan.

“Jadi peran Grub dan Wagub dalam mengevaluasi dan mengawasi kinerja bawahan menjadi penting, sehingga capaian harapan yang di harapkan dapat terjadi,”kata Alfian.

Alfian juga menyoroti perlunya langkah tegas dari pimpinan Aceh dalam melakukan review terhadap program-program berbasis pokok-pokok pikiran (pokir). Ia menilai banyak program tersebut lebih menguntungkan oknum tertentu daripada sejalan dengan visi dan misi pembangunan Aceh.

MaTA mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap struktur birokrasi di Aceh. Alfian menyebut bahwa kemenangan Muzakir Manaf sebagai Gubernur harus menjadi momentum membangkitkan tata kelola pemerintahan yang baik dan berkelanjutan.

“Mengingat kemenangan Muzakir Manaf sebagai Gubernur Aceh menjadi klimaks bagi rakyat aceh dalam membangunkan Aceh yang berkelanjutan, sehingga langkah kepatutatan perlu segera mungkin di lakukan dan melahirkan tata kelola yang baik dan kuat.,” pungkas Alfian.