BKPM Incar Investasi Rp2.000 Triliun di Tahun Pertama Prabowo

(KANALACEH.COM) – Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menargetkan realisasi investasi sebesar Rp1.900 triliun-Rp2.000 triliun pada 2025 atau tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran.

Wakil Menteri Investasi Yuliot Tanjung menyebut target tersebut tumbuh 16 persen dari target realisasi investasi 2024 yang sebesar Rp1.650 triliun.

“Jadi menurut perhitungan kami, asesmen kami, pada 2025 yang akan datang target realisasi investasi itu adalah sebesar Rp1.900 sampai dengan Rp2.000 triliun. Jadi kalau pertumbuhan dari target pada 2024 ini berarti sekitar 16 persen,” ujar dia dalam acara Central Banking Services Festival 2024, Rabu (28/8).

Yuliot menjelaskan target realisasi investasi Rp1.650 triliun pada 2024 cukup besar. Namun, menurutnya, target tersebut harus tercapai guna mendukung pertumbuhan perekonomian nasional sekitar 5 persen-5,5 persen.

Sementara Presiden Terpilih Prabowo Subianto sudah mencanangkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen-8 persen pada pemerintahannya nanti. Maka itu, Yuliot melihat perlunya menggenjot kegiatan investasi untuk menunjang pertumbuhan tersebut.

Yuliot mengatakan pihaknya melihat selama ini kebijakan terkait investasi bersifat terpisah-pisah. Oleh sebab itu, ia mengatakan pihaknya bersama kementerian/lembaga terkait perlu melakukan integrasi agar daya saing ekonomi Indonesia menjadi lebih baik.

“Jadi empat pilar yang kami lihat itu adalah bagaimana investment policy itu bisa kita lakukan, kemudahan perizinan berusaha, insentif investasi, dan juga ini ada perubahan-perubahan kebijakan secara global di G20. Ya, tentu kita harus menyesuaikan insentif investasi yang kita sudah berikan,” jelasnya.

Ia mengatakan pemerintah perlu menyesuaikan berbagai kebijakan-kebijakan yang terkait dengan investasi.

“Kemudian industrial policy, di industrial policy ini juga harus kita solidkan. Bagaimana program-program green investment dan juga bagaimana program hilirisasi nilai tambah di dalam negeri yang memberikan daya saing itu harus kita konsolidasikan,” tutur Yuliot lebih lanjut.

Terkait dengan pelaksanaan kegiatan investasi, ia mengatakan investor tentu membutuhkan dukungan pembiayaan dari lembaga perbankan dan lembaga keuangan. Menurutnya, tak mungkin investor melakukan kegiatan investasi seluruhnya berasal dari modal sendiri.

“Jadi dari kebijakan-kebijakan yang terkait dengan financial policy itu harus kita integrasikan, kita petakan bagaimana dukungan-dukungan terhadap penyelenggaraan kegiatan secara keseluruhan,” jelas dia.

Kementerian Investasi/BKPM pun melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) bersama Bank Indonesia (BI) tentang kerja sama dan koordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang BI dan Kementerian Investasi/BKPM.

Gubernur BI Perry Warjiyo meyakini nota kesepahaman tersebut sangat strategis dalam memperkuat sinergi dan koordinasi antara kedua lembaga dalam meningkatkan investasi, meningkatkan daya saing untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Ia menyebut nota kesepahaman tersebut mencakup banyak hal penting dalam memperkuat sinergitas kedua lembaga tersebut. Pertama, koordinasi di dalam pelaksanaan kebijakan investasi serta kebijakan makro ekonomi, moneter, dan makroprudensial baik di tingkat nasional maupun di daerah.

“Yang kedua, koordinasi di dalam kedua lembaga dalam pelaksanaan promosi investasi baik di tingkat global, nasional, maupun di daerah,” ucap Perry dalam sambutannya.

Ketiga, koordinasi dan kerja sama kedua lembaga dalam perizinan sektor keuangan dan kebijakan investasi lainnya guna memperkuat iklim investasi, iklim usaha, dan daya saing ekonomi Indonesia.

“Dan yang tidak kalah pentingnya, nota kesepahaman ini juga akan memperkuat pemanfaatan data dan informasi serta pengembangan kompetensi sumber daya manusia dalam mendukung tugas, fungsi, dan wewenang kedua lembaga,” ucap Perry. [CNN]