KKR Sebut Banyak Korban Pelanggar HAM di Aceh Belum Dapat Pemulihan

Banda Aceh (KANALACEH.COM) – Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh mengadakan pertemuan dengan perwakilan Kemenko Polhukam untuk membicarakan penyelesaian lanjutan non-yudisial pelanggar HAM berat di Aceh.

Ketua KKR Aceh, Masthur Yahya, mengungkapkan bahwa situasi di lapangan pasca berakhirnya tugas Tim PPHAM pada Desember 2023 masih memprihatinkan.

BACA: Seorang Korban Pelanggaran HAM berat Rumoh Geudong Tolak Temui Presiden Jokowi

Laporan yang diterima dari perwakilan korban dan elemen sipil lainnya menunjukkan bahwa di daerah tiga peristiwa pelanggaran HAM yang menjadi fokus PPHAM, korban masih belum mendapat pemulihan yang memadai.

Apalagi banyak korban yang merasa tidak dilibatkan dalam proses pemulihan dan memorialisasi. Bahkan, penemuan tulang kerangka korban saat pembangunan Memorial Living Park di lokasi Rumoh Geudong, Pidie, menambah kesedihan mereka.

“Nama ‘Living Park’ dianggap tidak tepat, menghapus kenangan mendalam korban terhadap tempat ini. Bagi mereka, nama ‘Rumoh Geudong’ adalah simbol perjuangan dan tempat mengenang para kerabat yang menjadi korban. Penggantian nama ini menambah luka, membuat korban merasa asing di tempat yang seharusnya menjadi saksi bisu penderitaan mereka,” ungkap Masthur Yahya saat pertemuan itu, Rabu (21/8).

Sementara itu, Asisten Deputi Koordinasi HAM Kedeputian Koordinator Hukum & HAM Kemenko Polhukam, Brigjen TNI Ruly Chandrayadi menginformasikan bahwa Kemenko Polhukam saat ini telah menyiapkan konsep Perpres untuk kelanjutan tugas Tim PPHAM di Aceh. Langkah ini diambil untuk melanjutkan penyelesaian non-yudisial yang belum tuntas.

KKR Aceh menyambut baik rencana ini, namun menegaskan bahwa mereka harus dilibatkan secara langsung mengingat KKR Aceh memiliki mandat non-yudisial dan lebih dari 5000 rekomendasi data hasil pengambilan pernyataan korban pelanggaran HAM yang masih belum mendapat pemulihan.

“Kami berharap Perpres ini segera disahkan oleh Presiden dan KKR Aceh diberikan peran yang lebih signifikan dalam proses ini. Ini bukan hanya soal angka, tapi soal mengembalikan martabat para korban,” ujar Masthur.

KKR Aceh terus mendesak agar hak-hak korban diakui dan dihormati, bukan hanya sebagai bagian dari sejarah, tetapi sebagai langkah nyata menuju keadilan dan perdamaian yang sejati di Aceh.