Pj Gubernur Aceh Klaim Realisasi Anggaran APBA Tahun 2023 Capai 101 Persen

Banda Aceh (KANALACEH.COM) – Pj Gubernur Aceh Bustami Hamzah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Aceh Tahun Anggaran 2023 dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA),  Senin 22 April 2024.

Pj Gubernur Bustami Hamzah mengawali penyampaian LKPJ dengan menjelaskan tentang pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang menggunakan data un-audited, di samping tugas pembantuan.

Pendapatan Aceh Tahun Anggaran 2023 direncanakan Rp10,36 triliun lebih, realisasinya Rp10,5 triliun lebih atau 101,29%.  Belanja Aceh direncanakan Rp11,62 triliun  lebih, realisasinya Rp 11,35  rupiah lebih atau 97,7%.

Sementara penerimaan pembiayaan yang diperoleh dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2022 realisasinya Rp1,30 triliun lebih.

“Sedangkan rencana pengeluaran pembiayaan Rp412,889 miliar lebih. Sehingga pembiayaan neto direncanakan Rp1,252 triliun lebih, realisasinya Rp1,254 triliun lebih atau 100,21%,” kata Bustami.

Keempat, Pendapatan Zakat, Infak, Shadaqah dan Wakaf direncanakan Rp 92 miliar lebih dan terhimpun Rp89,62 miliar lebih atau 97,42% serta telah disalurkan sebesar Rp165,48 miliar  lebih kepada 8 senif yang berhak menerimanya.

Kelima, Pemerintah Aceh dalam melaksanakan tugas pembantuan dari pemerintah pusat memperoleh 11 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang dilaksanakan oleh 7 SKPA dengan total anggaran sebesar  Rp150,46 miliar  lebih, realisasinya Rp149,11 miliar lebih atau 99,1%.

Pj Gubernur juga menyampaikan, pelaksanaan urusan Pemerintahan Aceh tahun 2023 terdiri atas 6 urusan wajib yang berkenaan dengan pelayanan dasar, 17 urusan wajib yang tidak berkenaan dengan pelayanan dasar, 8 urusan pilihan, dan fungsi penunjang pemerintahan dilaksanakan oleh 55 SKPA.

Berikutnya juga disampaikan gambaran kondisi Aceh secara makro berdasarkan data yang bersumber dari Pemerintah, BPS dan Kementerian, dengan rincian sebagai berikut:

Pertama, Inflasi Aceh Tahun 2022 sebesar 5,89% dan telah berhasil ditekan menjadi 1,53% di tahun 2023. Penurunan inflasi ini disebut tidak lepas dari usaha kita bersama, diantaranya melalui pelaksanaan operasi pasar murah, pemberian bantuan transportasi dari APBA, menjaga pasokan bahan pokok dan barang penting, serta gerakan penanaman bahan pangan.

Dijelaskan, dalam upaya pengendalian inflasi dilaksanakan koordinasi rutin dengan Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota, melakukan kerjasama antar daerah, menurunkan pengeluaran masyarakat miskin, serta pemantauan langsung dan pelaporan harga 9 bahan pokok.

Kedua, persentase penduduk miskin di Aceh dari 14,75% tahun 2022 menjadi 14,45% tahun 2023. Selanjutnya Angka Kemiskinan Ekstrem tahun 2022 sebesar 2,95%, turun menjadi 1,83% per Tahun 2023.

Ketiga, pada bulan Desember 2023 Angka Stunting berdasarkan data Elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (E-PPGBM) sebesar 21.400 balita, mengalami penurunan sebanyak 6.549 balita, dibandingkan bulan Oktober 2023 yang berjumlah 27.949 balita.

Kelima, Pertumbuhan ekonomi tahun 2023 sebesar 4,23% meningkat dari tahun 2022 sebesar 4,21%. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berdasarkan lapangan usaha yang memberikan kontribusi terbesar, adalah perdagangan besar dan eceran, penyediaan akomodasi dan makan minum, transportasi dan pergudangan, pengadaan listrik dan gas, serta pertanian, kehutanan, dan perikanan.

Pj Gubernur juga menguraikan, kondisi ekonomi Aceh Tahun 2023 berdasarkan Quartal to Quartal sebesar 0,45%, Year on Year sebesar 5,04% dan Costumer to Costumer sebesar 5,05%.

Guna mendorong pertumbuhan ekonomi, upaya yang dilakukan antara lain, meningkatkan investasi dengan mendatangkan investor baik dari luar maupun dalam negeri.

Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terealisasi sebesar Rp12,57 triliun  lebih, terdiri atas PMA 3,68 triliun rupiah lebih dan PMDN Rp8,89 triliun rupiah lebih.

Sektor yang juga sangat mempengaruhi kondisi ekonomi rakyat adalah pariwisata. Untuk mendukung hal tersebut berbagai upaya yang dilakukan Pemerintah Aceh melalui event baik di dalam maupun luar Aceh guna mempromosikan kekayaan alam dengan tetap memperhatikan pelaksanaan syariat Islam di Aceh.

Selama tahun 2023, telah digelar 70 festival/expo/pameran dengan kunjungan wisatawan dalam dan luar negeri sebanyak 6,07 juta wisatawan lebih.

Selanjutnya, kata Bustami, hal lain yang mempengaruhi ekonomi Aceh adalah kegiatan ekspor dengan nilai transaksi sebesar 609,35 juta US dolar lebih dengan volume 7,9 juta ton lebih.

Gambaran positif lainnya yang berhasil dicapai adalah peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Aceh tahun 2023 dengan nilai sebesar 74,70 yang berkategori status tinggi dibandingkan tahun 2022 dengan nilai sebesar 72,80.

Pencapaian IPM ini dipengaruhi oleh rata-rata lama sekolah sebesar 9,55 tahun, harapan lama sekolah 14,38 tahun, umur harapan hidup 73,06 tahun, serta pengeluaran per kapita per tahun sebesar 10,33 juta rupiah.

“Sektor lain yang tak kalah penting dalam pembangunan Aceh adalah penyediaan prasarana pendukung seperti fasilitas jalan, jembatan, pengairan, dan perumahan,” kata Bustami.

Ia menjelaskan, tahun 2023 panjang ruas jalan provinsi mencapai 1.781,72 km, dalam kondisi mantap 1.534,61 km atau 86,13%, dan dalam kondisi tidak mantap 247,11 km atau 13,87%.

Total panjang jembatan provinsi 16.781,03 m, dalam kondisi mantap 14.671,03 m atau 87,43%, sedangkan kondisi tidak mantap 2.110 m atau 12,57%.

Sementara sektor pengairan, luas cakupan layanan irigasi dalam kondisi baik seluas 27,390 hektar, peningkatan jaringan irigasi permukaan sepanjang 15,91 km, rehabilitasi jaringan irigasi permukaan sepanjang 1,54 km.

Bendung irigasi yang dioperasikan dan dipelihara sebanyak 22 unit, pengoperasian dan pemeliharaan jaringan bendung irigasi permukaan sepanjang 35,62 km.

Selain itu, dalam upaya membantu masyarakat miskin, telah dibangun rumah layak huni sebanyak 1.308 unit. Sedangkan untuk memenuhi kepentingan strategis daerah provinsi telah dibangun 31 gedung, rehabilitasi dan renovasi 7 gedung, dan pembangunan rumah ibadah 528 unit, penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas umum (PSU) dipermukiman sebanyak 93 kawasan.