Tangkal Hoaks, Kominfo Ajak Penyuluh Informasi Publik Tingkatkan Wawasan

Banda Aceh (KANALACEH.COM) – Dalam rangka mengedukasi masyarakat terhadap sebaran informasi palsu atau hoaks, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Indormasi Republik Indonesia (Kominfo) menjalankan program pemerataan informasi terkait kebijakan program dan pemerintah ke seluruh Indonesia.

Kominfo melakukan upaya tersebut dengan membentuk Penyuluh Informasi Publik (PIP) di seluruh pelosok Indonesia.

Selanjutnya, Kominfo berkomitmen terus berusaha meningkatkan kemampuan dan wawasan para PIP agar dapat menyampaikan informasi yang benar untuk dapat mengantisipasi sebaran hoaks.

Hal tersebut disampaikan Hasyim Gautama, Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik Kominfo dalam Bimbingan Teknis bagi PIP di Wilayah Barat pada Rabu (27/3.2024).

“PIP sebagai salah satu mitra pemerintah sampai saat ini masih menjadi ujung tombak untuk membantu komunikasi publik pemerintah terkait program dan kebijakan pemerintah terkini kepada masyarakat di wilayah perbatasan, tertinggal maupun daerah lainnya,” jelas Hasyim.

Hasyim melajutkan, perlunya pemahaman yang utuh akan informasi tersebut akan sangat membantu memerangi berita hoaks yang mungkin berkembang di masyarakt pada wilayahnya masing-masing.

“Kepercayaan dari masyarakat kepada bapak/ibu sebagai Key Opinion Leader pasti sangat baik, maka teruslah maju untuk mengabdi kepada masyarakat dengan memberikan informasi yang benar dan akurat,” ujar Hasyim.

Kepada seluruh peserta bimtek perwakilan PIP Kabupaten/Kota di Wilayah Barat Indonesia, Hasyim menyampaikan bahwa sejak dari tahun 2017 sampai dengan bulan maret 2024 terdapat 1.649.028 orang masyarakat yang telah menerima layanan informasi yang disampaikan oleh PIP.

“Melihat manfaat yang diberikan, maka kami sebagai pemilik program perlu untukselalu berupaya meningkatkan wawasan PIP agar masyarakat dapat terus terinformasikan bahkan mungkidapat menikmati manfaat informasi yang disampaikan,“ ungkap Hasyim.

Perwakilan PIP yang hadir pada Bimtek kali ini berasal dari Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Jambi, dan Lampung.

Hadir dalam Bimtek kali narasumber yang sangat kompeten dengan tema yang akan disampaikan, yaitu  Irene Suryani (Asdep Pembiayaan Usaha Mikro Deputi Bidang Usaha Mikro) dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kementerian Koperasi dan UKM), Pangarso Suryotomo (Direktur Kesiapsiagaan).

Kemudian dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB), Suharmasyah (Ketua Tim Pemberdayaan Masyarakat) dari Badan Narkotika Nasional Aceh, Margareth Robin Korwa (Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat) dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlinungan Anak (Kemen PPPA).

Perempuan, Narkoba, Ekonomi dan Bencana

Dalam kegiatan Bimtek kali ini, Kominfo menyampaikan empat informasi soal pencegahan kekerasan terhadap perempuan, pencegahan penggunaan narkoba, pengembangan usaha mikro, dan mitigasi bencana alam perlu disampaikan secara benar ke seluruh masyarakat.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat ada 2.078 laporan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan selama tahun 2023 yang menyebar luas di semua ranah dan usia termasuk di ruang siber.

Oleh karena itu pengetahuan terkait kekerasan seksual perlu disampaikan kepada masyarakat termasuk telah adanya Undang Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang menjadi dasar hukum melawan tindakan keji ini.

Kemudian disampaikan juga tentang Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) yang sangat penting untuk terus kita gaungkan.

Perang melawan narkoba tidak bisa berhenti karena terbukti masihterdapat lebih dari 4 juta orang Indonesia menggunakan narkoba di tahun 2023. Penggunaan narkoba berdampak bagi pengembangan Sumber Daya Manusia Indonesia ke depan.

Lalu soal ekonomi, di sebut jika Usaha mikro merupakan penggerak ekonomi yang penting mengingat jumlahnya mencapai 63,9 juta usaha mikro. Oleh karena itu, pengembangan perlu terus dilakukan melalui akses pendanaan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.

Terakhir yakni soal mitigasi bencana. Berdasarkan data BNPB terdapat 3.239 kejadian bencana sepanjang tahun 2023. Peningkatan pemahaman masyarakat terkait kesiapsiagaan ini dapat meminimalisir dampak bencana di masyarakat sehingga upaya rehabilitasi dapat lebih cepat.