ASN dan Pegawai Kontrak di Nagan Raya Dicambuk

Nagan Raya (KANALACEH.COM) – Kejaksaan Negeri Nagan Raya, melaksanakan proses hukuman cambuk di muka umum terhadap seorang ASN dan pegawai kontrak di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, yang dipusatkan di halaman Masjid Giok Kompleks Perkantoran Suka Makmue.

“Kedua terpidana ini terbukti secara sah dan bersalah melakukan jarimah khalwat sebagaimana Pasal 23 Ayat (1) jo Pasal 1 Angka 23 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat,” kata Kasi Intelijen Kejari Nagan Raya, Achmad Rendra Pratama seperti dilansir laman Antara, Sabtu (14/10).

Ada pun terpidana yang menjalani eksekusi hukuman cambuk di muka umum tersebut masing-masing FD seorang ASN di lingkungan Pemkab Nagan Raya, dengan putusan cambuk sebanyak sembilan kali dipotong masa tahanan sesuai dengan putusan Mahkamah Syar’iyah Suka Makmue Nomor: 4/JN/2023/MS.SKM.

Baca: Pasangan Mesum di Langsa Dicambuk 100 Kali

Kemudian terpidana kedua yaitu ZA, seorang pegawai honorer di sebuah lembaga kesehatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, Aceh, dengan putusan Mahkamah Syar’iyah Suka Makmue Nomor: 5/JN/2023/MS.SKM yang menjatuhkan hukuman cambuk sebanyak sembilan kali dipotong masa penahanan.

Kedua terpidana secara terbukti secara sah dan bersalah melakukan jarimah khalwat sebagaimana Pasal 23 Ayat (1) jo Pasal 1 Angka 23 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Setelah eksekusi dilakukan oleh algojo, tim medis yang telah disediakan oleh Pemkab  Nagan Raya juga memeriksa kondisi kesehatan dari kedua pelaku untuk melihat apakah keduanya memerlukan pertolongan medis atau tidak, dan kemudian keduanya dinyatakan sehat.

Kedua terdakwa kemudian dimasukkan kembali ke mobil tahanan untuk dibawa ke Lapas Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat.

Achmad Rendra Pratama mengatakan pelaksanaan eksekusi cambuk terhadap kedua terpidana, dilakukan sesuai dengan putusan pengadilan dalam hal ini Mahkamah Syar’iyah Suka Makmue.

“Pelaksanaan hukuman cambuk ini sesuai dengan penerapan aturan syariat Islam yang sudah lama berlaku di Aceh,” ujar Achmad Rendra Pratama.