Kepala BKKBN Yakin Akhir 2023 Prevalensi Stunting di Bener Meriah Turun Drastis

Bener Meriah (KANALACEH.COM) – Sebanyak 12 pemerintahan kabupaten dan kota di Provinsi Aceh berkumpul di Simpang Tiga Redelong, Ibukota Kabupaten Bener Meriah, pada Kamis (12/01).

Ke-12 pemerintah kabupaten dan kota itu mendengarkan paparan dari Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo, terkait kolaborasi percepatan penurunan stunting.

Pertemuan yang dimotori Pejabat (Pj) Bupati Bener Meriah Haili Yoga itu dihadiri langsung Pj. Bupati Aceh Tamiang Meurah Budiman, Pj. Bupati Aceh Timur Ir. Mahyuddin.

Sementara Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Bireun, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Pidie, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Nagan Raya, dan Kota Lhokseumawe masing-masing diwakili oleh Sekretaris Daerah dan atau Asisten.

“Seandainya semua kepala daerah seperti di sini, persoalan stunting di Indonesia pasti sudah selesai. Tidak ada lagi stunting,” kata Hasto Wardoyo di hadapan sekitar 1.200 an orang yang hadir di dalam Gedung Seni dan Olahraga Kabupaten Bener Meriah.

Menurut Hasto Wardoyo, persoalan prevalensi stunting berkaitan dengan pembangunan sumber daya manusia Indonesia.

“Bapak Presiden Joko Widodo sangat konsen dengan pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Percepatan penurunan stunting ini merupakan program prioritas nasional. Jadi kita harus tuntaskan untuk mengejar target 14 persen pada 2024,” kata Hasto.

Lebih jauh Hasto mengatakan percepatan penurunan stunting merupakan upaya menyiapkan generasi Indonesia di masa depan, yakni saat menghadapi Bonus Demografi 2030 dan Indonesia Emas pada 2045.

“Stunting bisa menggagalkan pencapaian pembangunan sumber daya manusia. Kalau generasi masa depan kita stunting maka bukan Bonus Demografi yang akan kita dapatkan tetapi bencana demografi,” ujar Hasto.

Hasto juga menyampaikan apresiasi dan pujian kepada Pemerintah Kabupaten Bener Meriah yang telah melakukan upaya percepatan penurunan stunting secara komprehensif, kolaboratif, dan gotong royong.

“Kabupaten Bener Meriah Insyaallah jadi contoh nasional. Kalau langkah-langkah ini dilakukan konsisten, saya yakin pada akhir 2023 prevalensi stunting di Bener Meriah akan turun drastis. Hal ini bisa juga dilihat dari turunnya angka kemiskinan di Kabupaten Bener Meriah, yang berdasarkan data dari BPS (Badan Pusat Statistik) turun mencapai tiga persen,” jelas Hasto.

Sementara itu Pj. Bupati Bener Meriah Haili Yoga mengatakan gotong royong dan kolaborasi antar pemangku kepentingan diterapkan dalam upaya percepatan penurunan stunting. Haili yang menjabat Pj. Bupati Bener Meriah sejak Agustus 2022 lalu menyebutkan pada 2022 terdapat 1.827 anak stunting.

Program yang dijalankan menurut Haili adalah Bapak Asuh Anak Stunting. Dalam kegiatan itu, Haili menunjukkan satu per satu contoh yang telah bersedia menjadi Bapak Asuh Anak Stunting.

Bahkan Kepala BPS Bener Meriah Devi Indriastuti yang diberi kesempatan berbicara dalam forum itu mengatakan jika saat ini dirinya telah mengembangkan system pemantauan perkembangan anak asuh stunting.

“Melalui dashboard yang terintegrasi maka bisa dipantau perkembangan anak asuh stunting,” kata Devi.

Demikian juga Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Bener Meriah. Ia mengatakan di Kabupaten Bener Meriah saat ini setiap bayi lahir langsung diberi kartu BPJS sehingga jika ada anak stunting yang mengalami sakit, bisa langsung diobati dan dirawat gratis.

Sebelumnya dilakukan penyerahan secara simbolis Dana Alokasi Khusus (DAK) Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) kepada 12 kabupaten dan kota oleh Kepala BKKBN Hasto Wardoyo. DAK BOKB ini digunakan untuk fisik dan non fisik dalam upaya percepatan penurunan stunting di kabupaten dan kota.

Kabupaten Bireun Rp12,1 miliar, Kabupaten Aceh Tengah Rp8,1 miliar, Kabupaten Gayo Lues Rp6,4 miliar, Kabupaten Aceh Tenggara Rp10 miliar, Pidie Rp13,2 miliar, Piddie Jaya Rp6,4 miliar, Aceh Utara Rp15,1 miliar, Aceh Tamiang Rp7,2 miliar, Nagan Raya Rp6,7 miliar, dan Kota Lhokseumawe Rp2,5 miliar, Bener Meriah Rp6,5 miliar, dan Aceh Tamiang Rp7,2 miliar.