Sukseskan PON, Ketua DPRA sambangi Menpora dan KONI Pusat

Banda Aceh (KANALACEH.COM) – Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Saiful Bahri alias Pon Yahya menegaskan bahwa pihaknya mendukung penuh dan siap menyukseskan perhelatan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI-Aceh-Sumut 2024 mendatang.

“Selaku tuan rumah, kita mendukung semua yang terbaik untuk terlaksananya PON XXI di Aceh. Apalagi demi menjaga nama baik Aceh di mata rakyat Indonesia,” kata Pon Yahya dalam keterangannya, Rabu (27/7).

Dukungan ini disampaikan Pon Yaya saat bersama Pj Gubernur Aceh bertemu Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainuddin Amali serta Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat Letjen (Purn) Marciano Norman, di Jakarta.

Pon Yahya mengatakan, Menpora RI meminta Pemerintah Aceh bersama DPRA untuk segera mempersiapkan berbagai regulasi yang dibutuhkan. Termasuk Detail Engineering Design (DED) untuk pekerjaan konstruksi. Karena, hingga hari ini Aceh belum menyerahkan DED tersebut.

Terkait pembangunan venue, Menpora mengarahkan agar Pemerintah Aceh dan DPR Aceh terus berkomunikasi dengan Kementerian PUPR dan menteri terkait lainnya, termasuk Kementerian BUMN.

“Pak Menpora menegaskan agar Aceh menerima siap jadi saja semua pembangunan venue tersebut. Termasuk Stadion Utama yang akan dibangun Kemenpora RI nanti,” ujarnya.

Kata Pon Yaya, Ketua Koni Pusat juga menegaskan kepada mereka bahwa pelaksanaan PON berpedoman pada tiga kesuksesan yaitu, penyelenggaraan, prestasi dan perekonomian rakyat khususnya UMKM.

Karena itu, Pj Gubernur Aceh perlu menempatkan dan mengatur seluruh kepanitiaan secara profesional dan proporsional. Misalnya, tidak ada rangkap posisi antara panitia penyelenggaraan dengan pembinaan atlet, sehingga benar-benar fokus.

“Panitia Besar (PB) PON dapat direvisi oleh Pj Gubernur Aceh, sesuai kebutuhan dan dapat diisi oleh personil yang mampu bekerja secara profesional. Itu pesan Ketua KONI Pusat,” katanya.

Terkait pembangunan venue, lanjut Pon Yaya, arahan Kemenpora dan Ketua Umum KONI Pusat agar dibangun sesuai standar Internasional. Untuk itu diperlukan koordinasi dan komunikasi intensif dengan Kemenpora sebab ada sejumlah dana alokasi khusus (DAK) yang dapat digunakan, termasuk dari kementerian lainnya.