MPR dan Mendagri Bahas Kemungkinan Pengibaran Bendera Bulan Bintang

Jakarta (KANALACEH.COM) – Wakil Ketua MPR Ahmad Muzani bertemu dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk membicarakan di antaranya soal kemungkinan pengibaran bendera Aceh di bawah bendera merah putih.

Hal ini menjadi perhatian Muzani setelah kunjungannya ke Aceh akhir tahun lalu. Ia menuturkan bahwa dirinya diminta oleh tokoh-tokoh Aceh untuk mengomunikasikan hal ini dengan pemerintah pusat.

“Dimungkinkannya bendera Aceh yang bisa dikibarkan bersamaan di bawah bendera merah putih, itulah hal-hal yang ditandatangani di Perjanjian Helsinki,” ujar Muzani pada wartawan di Komplek Parlemen Senayan, Rabu (13/4).

Perjanjian Helsinki merupakan nota kesepahaman antara Pemerintah RI dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang ditandatangani 15 Agustus 2005. Perjanjian ini mengakhiri konflik kedua pihak.

Muzani mengungkapkan respons yang diberikan oleh Mendagri sejauh ini masih dalam pembahasan dan belum terdapat keputusan apapun.

“Dalam proses. Supaya perdamaian itu adalah perdamaian yang abadi. Kira-kira seperti itu,” ucap Muzani.

Tak hanya itu, ia juga mendiskusikan penyelesaian perjanjian Helsinki yang menjamin mantan kombatan GAM akan mendapatkan 2 hektar tanah. Sayangnya, hingga saat ini isi perjanjian tersebut belum terealiasasi.

Padahal, diketahui terdapat tiga ribu eks kombatan GAM. Muzani mengaku sudah mendiskusikan hal ini dengan Menteri Pertanahan.

“Saya sudah komunikasikan dengan Menteri Pertanahan soal 3000 mantan kombatan GAM, untuk mendapat tanah dua hektar per orang, per mantan kombatan, dan itu Alhamdullillah sudah dalam proses penyelesaian,” paparnya.

Lebih lanjut, Muzani memaparkan keinginan tokoh-tokoh Aceh untuk mendapatkan kewenangan melakukan pengelolaan pemerintah daerah sendiri. Pasalnya, para tokoh tersebut mengaku belum banyak implementasi pengelolaan itu.

“Tentang bagaimana pembangunan Aceh bisa lebih bergeliat lagi sehingga pertumbuhan dan perekonomian Aceh bisa lebih baik lagi dari yang sekarang,” papar Muzani.

Terpisah, Tito memberikan tanggapan pertemuan dengan Muzani tadi sebagai penyampaian aspirasi untuk pembangunan Aceh.

“Ini pertemuan dari mengenai aspirasi bagaimana pembangunan aceh, dan bagaimana pasca perdamaian aceh yg intinya kita ingin agar situasi kondusif dan kemudian pembangunan aceh bisa dipercepat,” ucap Tito.

Bendera Aceh yang berlambang bulan bintang itu diketahui pernah dipakai sebagai lambang GAM. Bendera Bulan Bintang pun jelas tercantum dalam MoU Helsinki dan di dalam poin 1.1.5 dalam UU Pemerintah Aceh.

Paling baru, Polda Aceh sempat memproses pengibaran bendera Aceh yang dilakukan bertepatan dengan Milad GAM, 4 Desember lalu. [CNNIndonesia]