Tanggapi Soal Tutup Akses Pengiriman CPO, Apkasindo: Aceh Belum Punya Pabrik Minyak Goreng

Banda Aceh (KANALACEH.COM) – Sekretaris Asosiasi Petani Kelapa Sawit (Apkasindo) Aceh, Fadhli Ali meminta agar DPR Aceh tidak terburu-buru memberikan saran soal penutupan pengiriman CPO dari Aceh hanya gara-gara harga minyak goreng naik.

Sebab, ada hal yang harus dipersiapkan untuk penutupan pengiriman tersebut seperti fasilitas pelabuhan ekspor hingga tangki timbun untuk penyimpanan CPO. Dua fasilitas itu menurutnya masih minim di Aceh. Ditambah pabrik minyak goreng juga belum ada di Aceh.

Baca: Harga Migor Naik, Anggota DPRA Sarankan Tutup Akses Pengiriman CPO dari Aceh

“Menurut saya kurang relevan dalam kondisi Aceh belum memiliki pabrik minyak goreng, kemudian penyetopan pengiriman minyak makan dikaitkan dengan mahalnya minyak goreng,” kata Fadhli Ali saat dikonfirmasi.

Ia juga menyarankan agar DPR Aceh dan Pemerintah membangun pabrik minyak goreng melalui investasi swasta atau BUMD. Sehingga jika itu ada, gagasan mahalnya minyak goreng bisa dikaitkan dengan rencana penyetopan pengiriman CPO keluar daerah bisa jadi relevan.

Jika pabrik minyak goreng itu tidak ada, penyetopan pengiriman CPO akan berdampak luas seperti menumpuknya CPO di tangki timbun di Aceh dan mempengaruhi harga pembelian tandan buah segar (TBS) sawit dari petani.

“Jika itu terjadi harga TBS akan terjun bebas sebab pabrik kelapa sawit (PKS) mengurangi pembelian atau bahkan jika penyetopan dalam waktu lama akan menyebabkan tidak ada pabrik PKS yang membeli dan mengolah TBS lagi, karena tangki timbunnya sudah penuh,” ucapnya.

Sebelumnya, anggota DPR Aceh Asrizal Asnawi menyarankan agar Pemerintah Aceh menutup akses pengiriman CPO ke luar Aceh lantaran harga minyak goreng di tanah rencong masih berada di atas harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah.

Bahkan dari sejumlah daerah, ada yang menjual minyak goreng seharga Rp 40 ribu perliter. Meskipun ada stok yang diberikan ke masyarakat, namun terbatas.

Menurut Asrizal, penutupan akses pengiriman sementara itu dilakukan untuk mendapat atensi dari Pemerintah Pusat bahwasanya masalah minyak goreng di Aceh sudah kritis. Penutupan itu disarankan hingga harga minyak goreng di Aceh bisa stabil atau mengikuti harga yang telah ditetapkan pemerintah.

“Kita minta Pemerintah Aceh kepada jajaran termasuk Polda Aceh untuk menutup sementara akses pengiriman minyak CPO keluar dari Aceh atau menutup perbatasan hingga harga minyak goreng stabil,” ujar Asrizal, Selasa (15/2).