Andi Arief: Moeldoko Akan Rebut Kantor DPP Sebelum 6 April

(KANALACEH.COM) – Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat, Andi Arief, mengatakan bahwa kubu Kongres Luar Biasa (KLB) pimpinan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI (Purn) Moeldoko akan berupaya untuk merebut paksa Kantor DPP Partai Demokrat di Jalan Proklamasi Nomor 41, Menteng, Jakarta Pusat.

Menurutnya, langkah itu dilakukan karena Demokrat kubu Moeldoko tahu bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) sulit untuk mengesahkan kepengurusan Demokrat hasil KLB.

“KLB Moeldoko akan main gila, tahu bahwa putusan Depkumham sulit mensahkan mereka, kini mereka akan berupaya merebut paksa kantor DPP Demokrat jalan Proklamasi,” kata Andi lewat akun Twitter miliknya, @Andiarief, Selasa (30/3).

Saat dikonfirmasi, Andi mengatakan pihaknya mendapat kabar bahwa rencana merebut paksa Kantor DPP Partai Demokrat itu tidak akan dilakukan pada hari ini, melainkan sebelum 6 April 2021.

Adapun soal 6 April, Andi dalam kicauannya menjelaskan Kemenkumham memiliki tenggat waktu untuk mengumumkan keputusan mereka atas kubu Moeldoko pada tanggal tersebut. Keputusan tersebut pun, sambung dia, bisa lebih cepat.

Andi menyatakan bahwa pengamanan di Kantor DPP Partai Demokrat telah ditingkatkan setelah pihaknya menerima informasi tersebut.

“Tidak hari ini, tapi kami mendengar sebelum tanggal 6 [April],” katanya.

“Pengamanan dengan sendirinya ditingkatkan,” imbuh Andi.

Sementara itu dari pantauan di gedung DPP Demokrat sekitar pukul 14.40 WIB, tampak sejumlah anggota Satgas Rajawali Partai Demokrat berjaga di depan pintu gerbang. Setiap orang yang hendak masuk, ditanya keperluannya oleh petugas yang berjaga.

Sejauh ini di depan Kantor DPP, arus lalu lintas relatif normal, tidak terlihat ada aparat kepolisian yang berjaga.

Mengenai klaim yang disampaikan Andi Arief tersebut, Juru Bicara Partai Demokrat kubu Moeldoko, Muhammad Rahmad.

Rahmad mengatakan pernyataan dari Andi Arief itu sebagai hoaks, dan menegaskan pihaknya selalu mematuhi tata peraturan perundangan di Indonesia.

“Itu informasi super hoaks dan mengada ada. DPP Partai Demokrat pimpinan Moeldoko taat pada undang-undang dan aturan berlaku. Cara-cara begal, hoaks, cara rampok, cara haram tak ada dalam kamus kami. Istilah rampok, bohong, hoaks, abal-abal, rebut paksa adalah kata-kata yang muncul dari kubu SBY-AHY yang mengaku bersih, cerdas, santun,” kata Rahmad. [Sumber:CNN]