Fraksi DPRK Aceh Singkil Sepakat Terima Pertanggungjawaban Bupati 

Aceh Singkil (KANALACEH.COM) – Tiga fraksi DPRK Aceh Singkil sepakat menerima laporan pertanggung jawaban Bupati tentang realisasi APBK Tahun Anggaran 2019, Kamis (03/9).

Ketiga fraksi tersebut yakni Fraksi Golkar, Fraksi NPKP dan Fraksi SAR. Ketiganya kompak sepakat menerima dan menyetujui pertanggung jawaban kepala daerah tersebut, dengan sejumlah catatan dan kritikan kepada Bupati agar lebih baik.

Umumnya, fraksi-fraksi memberikan catatan berisikan tentang rendahnya serapan anggaran ditahun 2019, minimnya kemampuan Pemerintah Daerah mengoptimalkan potensi pendapatan daerah dari pajak dan retribusi.

Menurut juru bicara fraksi Partai Golkar, Yulihardin mengatakan rendahnya PAD dari pajak, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah sehingga masih kurang maksimal hasilnya.

“Kami ingatkan bahwa tunggakan piutang PBB2P lebih kurang 8 miliar, kami sarankan petugas pemungut PBB dilapangan harus mendata kembali dengan melibatkan kepala desa mengingat objek pajak terutama bangunan sudah banyak bertambah akibat pembangunan yang pesat,” kata Yulihardin.

“Kemudian ketergantungan keuangan Pemda akan tranfer Pemerintah Pusat masih sangat besar,”

Sementara itu, Fraksi Golkar juga menyoal sisa lebih anggaran (Silpa) tahun 2019 sebesar Rp. 23,3 miliar. Dari angka silpa tersebut, Rp 8 miliar merupakan dana yang bersumber dari DAK Otsus pembangunan jembatan pada tahun 2020.

“Namun dengan sisa dana Rp 8 miliar tersebut, akan mengurangi jumlah anggaran Otsus yang akan diberikan ke Aceh Singkil dari rencana semula,”

Fraksi Golkar melihat angka silpa ini terlalu besar, dimana Pemda tidak bisa menggunakan dan memanfaatkan seoptimalkan mungkin yang telah ditranfer dari Pemerintah Pusat sehingga mengurangi dana tranfer pada tahun berikutnya.

Tanggapan serupa juga disampaikan oleh fraksi NPKP yakni Fraksi gabungan partai Nasdem, PPP, dan PKB.

Melalui juru bicaranya, Sadri Lingga mengungkapkan Pemda Aceh Singkil masih tergantung sumber dana dari pemerintah pusat.

Guna mengurangi ketergantungan itu, Fraksi NPKP merekomendasikan diantaranya, sektor pariwisata dan sumber pendapatan lain dapat dioptimalkan dengan baik.

Senada tanggapan serupa juga disampaiakan oleh juru bicara Fraksi SAR, Erpan Suri Limbong mengenai minimnya PAD.

“Mengingat kebutuhan belanja yang setiap tahunnya meningkat, Fraksi SAR merekomendasikan agar Pemda terus menggali potensi sumber PAD yang ada,” kata Erpan, Wakil Ketua Fraksi SAR. [Khadafi]