130 Karyawan Hotel Hermes Dirumahkan, Tetap dapat THR

Banda Aceh (KANALACEH.COM) – Akibat penurunan jumlah tamu yang menginap, Hermes Palace Hotel Banda Aceh, menutup sementara usaha perhotelannya. Hal ini juga disebabkan oleh isu wabah corona yang sudah merebak ke Aceh.

Dengan tutupnya sementara hotel berbintang di Banda Aceh itu, pihak manajemen terpaksa merumahkan sebanyak 130 karyawan hotel. General Manager Hermes Palace Hotel, Budi Syaiful, membenarkan bahwa ada 130 karyawan hotel yang dirumahkan.

Namun, karyawan yang dirumahkan tersebut sudah mnerima gaji pada bulan April 2020 sebanyak 50 persen. Mereka, juga diberikan THR oleh manajemen hotel.

“130 yang kita rumahkan, memang kita kemarin tanggal 5 April bayar 50 persen dan THR, itu bagi karyawan yang dirumahkan,” kata Budi Syaiful saat dikonfirmasi, Sabtu (11/4).

Budi, belum bisa memastikan kapan hotel terbesar di Aceh itu kembali beroperasi. Sebab, belum ada pemberitahuan resmi dari pemerintah terkait, kapan berakhirnya wabah virus corona ini.

Sementara, alasan lain pihaknya menutup hotel sementara, karena mengikuti imbauan pemerintah untuk menerapkan social distancing dan physical distancing.

“Ya, karena kita ikut imbauan pemerintah juga, untuk social distancing dan sebagainya kemudian kita juga untuk bulan maret minggu akhir, okupansi kita juga rendah di bawah 10 kamar,” ujarnya. [Ran]

 

View this post on Instagram

 

Banda Aceh (KANALACEH.COM) – Wali Nanggroe Aceh Malik Mahmud mengingatkan jangan ada masyarakat kelaparan akibat dampak kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi Corona. “Karena itu, kami meminta Pemerintah Aceh bisa memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, terutama mereka yang tidak mampu, selama masa penanganan COVID-19 berlangsung,” kata Malik Mahmud di Banda Aceh, seperti dilansir laman Antara, Jumat (10/4). Wali Nanggroe menyebutkan Pemerintah Aceh bisa menggunakan relokasi Anggaran Pendapatan Belanja Aceh 2020 untuk penanganan kebutuhan pokok masyarakat, terutama mereka yang kurang mampu. Malik Mahmud mengatakan kebijakan anggaran sifatnya darurat diambil Pemerintah Aceh dan DPR Aceh yang berpotensi bertentangan dengan peraturan, akan diperjuangkan kepada pemerintah pusat untuk diberi pengecualian. “Keamanan dan keselamatan masyarakat Aceh harus menjadi prioritas utama dan pertama yang dilakukan Pemerintah Aceh dan DPR Aceh,” kata Malik Mahmud. selanjutnya baca di www.kanalaceh.com #bandaaceh #acehbesar #acehjaya #acehbarat #naganraya #abdya #acehselatan #subulussalam #acehsingkil #pidie #pidiejaya #bireuen #acehutara #lhokseumawe #acehtimur #langsa #acehtamiang #gayolues #acehtengah #benermeriah #sabang #walinanggroe #masyarakat #kelaparan #dampakcorona #pandemik #wabahcorona #covid19 #antisipasi #pencegahan

A post shared by Kanal Aceh (@kanalacehcom) on Apr 10, 2020 at 8:57am PDT