Dana APBA 2019 Dianggarkan Rp 100 Miliar Untuk Mobil Dinas

Banda Aceh (KANALACEH.COM) – Lembaga Kajian Institute for Development of Acehnese Society (IDeAS) dari laman situs pemerintah SIRUP LKPP (www.sirup.lkpp.go.id), menemukan hampir seluruh SKPA melakukan pengadaan mobil dinas yang nominalnya mencapai ratusan miliar.

IDeAS mencatat, ada 172 unit mobil dinas yang dibeli melalui APBA dan APBA-P 2019, tersebar di 33 SKPA, itu tidak termasuk pengadaan mobil ambulance, mobil Pemadam Kebakaran, mobil Pustaka Keliling, sebab dinilai karena berkebutuhan khusus.

Setelah sepekan ini masyarakat Aceh dihebohkan dengan viralnya berita terkait kontroversi pengadaan barang untuk Kadin Aceh yang mencapai 2,8 miliar dari APBA, hal tersebut membuat IDeAS mencoba untuk mengakses seluruh pengadaan barang dan jasa, yang dilakukan oleh seluruh SKPA dalam APBA ataupun APBA Perubahan tahun 2019.

Hasil amatan IDeAS, hampir seluruh dinas melakukan pengadaan mobil, mulai dari mobil kepala dinas, kabid, dan sebagainya, mayoritas pengadaan tersebut bersumber dari APBA-P 2019.

“Dinas terkesan berlomba-lomba menghabiskan realisasi APBA-P melalui pengadaan mobil dinas, kita mempertanyakan apa urgensi bagi seluruh SKPA sehingga hampir semuanya beli mobil dinas. Hal tersebut sangat melukai hati masyarakat Aceh serta menunjukkan bahwa prioritas anggaran pembangunan dalam APBA sama sekali belum berorientasi pada sektor pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengentasan kemiskinan,” kata Direktur IDeAS, Munzami HS melalui keterangannya, Senin (18/11).

Saat ini, kata dia Aceh masih provinsi termiskin di Sumatera, angka pengangguran masih nomor dua tertinggi se Sumatera serta pertumbuhan ekonomi Aceh sangat rendah. Tapi, menurutnya realisasi anggaran rakyat justru tidak berorientasi pada pengentasan dua hal utama tersebut.

“Perlu dicatat juga, kalau kita bedah pengadaan barang dan jasa di seluruh SKPA, bukan hanya mobil dinas saja, pengadaan kendaraan roda dua, komputer, laptop, camera, sangat mendominasi realisasi APBA-P 2019. Artinya, anggaran rakyat hanya dijadikan sebagai penunjang kebutuhan hidup birokrasi di Aceh. Sangat minim sekali pos anggaran untuk pemberdayaan masyarakat,” sebutnya.

IDeAS mengingatkan Pemerintah Aceh, bahwa kondisi kemiskinan di seluruh kab/kota harus menjadi PR utama. Ia mengimbau seluruh elemen masyarakat di Aceh untuk mengawasi bersama realisasinya APBA 2019.

“Kita harus mengawal kinerja SKPA, terutama mengawal kebijakan tata kelola anggaran agar tepat sasaran dan meminimalisir terjadinya penyimpangan atau praktik korupsi yang hingga saat ini masih marak terjadi di Aceh. Jangan yang diurus setiap tahun hanya pembangunan fisik serta pengadaan berbagai kebutuhan hidup dinas,” katanya.

Di Aceh, kata dia, belanja untuk aparatur masih sangat tinggi, setiap tahun APBA hanya sebagai instrumen untuk mensejahterakan pegawai dan untuk belanja non-pembangunan lainnya. “Akhir kata, APBA saat ini hanya sebagai Anggaran Peumakmu Birokrat Aceh,” ucapnya. [Randi/rel]