Dinsos Sebut Ada Pendamping yang Potong Bantuan PKH di Aceh

Banda Aceh (KANALACEH.COM) – Kepala Dinsos Aceh, Alhudri, mengingatkan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Aceh untuk tidak melakukan pelanggaran hukum, berupa pemotongan bantuan PKH kepada penerima manfaat.

Alhudri mengaku mendapat laporan bahwa ada oknum pendamping PKH di lapangan, yang melakukan perbuatan tidak terpuji tersebut. Ia mengingatkan agar prilaku tersebut harus segera dihentikan.

“Jangan sampai petugas PKH yang seharusnya bertugas mengayomi masyarakat, justeru akan dipenjarakan akibat perbuatan yang tidak baik tersebut,” kata Alhudri saat membuka acara pelatihan Pemantapan SDM Program Keluarga Harapan(PKH) Angkatan ke-II yang berlangsung Jumat, 13 – 15 September 2019 di Permata Hati Hotel Banda Aceh.

Untuk itu, Alhudri menghimbau kepada seluruh pendamping PKH baik tingkat provinsi sebagai koordinator wilayah (Korwil) maupun pendamping PKH tingkat kabupaten dan kecamatan, agar melakukan koordinasi yang baik dengan mitra kerja. Sehingga terciptanya hubungan kerja yang harmonis, sekaligus akan membangun kebersamaan yang kuat dalam melayani masyarakat.

Alhudri menjelaskan, di Aceh tidak hanya pendamping PKH yang menjadi pilar-pilar sosial, akan tetapi ada banyak pilar sosial yang sudah terbentuk semisal Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK). Serta beberapa pilar sosial lainnya yang mempunyai visi dan misi yang sama untuk kesejahteraan masyarakat.

“Jangan ada ego masing-masing, tidak ada istilah saling menjelekkan antar pilar-pilar sosial di lapangan, kalian itu sama tujuannya untuk mewujudkan cita-cita pemerintah guna mengurangi angka kemiskinan di Aceh,” tegasnya.

Apalagi, katanya, pendamping PKH bersentuhan langsung dengan masyarakat, maka dibutuhkan keseriusan bekerja dan melakukan validasi data yang konkrit setiap penerima manfaat. Jika ada penerima manfaat yang sudah mampu agar segera dikeluarkan dari penerima, supaya bisa diserahkan bantuan tersebut kepada yang lainnya yang sudah masuk dalam kategori kurang beruntung untuk pengurangan angka kemiskinan. [Fahzi/rel]