GeRAK Minta Kasus Dugaan Ijazah Palsu Anggota DPRK Tamiang Terpilih Disupervisi

Banda Aceh (KANALACEH.COM) – Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh meminta Kepolisian Daerah (Polda) Aceh untuk memberikan dukungan atau supervisi penyelesaian kasus dugaan penggunaan  ijazah palsu oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tamiang terpilih periode 2019-2024 dari Partai Nanggroe Aceh (PNA) berinisial SA yang sudah dilaporkan ke Polres setempat.

Permohonan supervisi tersebut disampaikan GeRAK Aceh melalui surat yang diserahkan ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Aceh, Senin (5/8/2019). Serta juga memberikan beberapa pertimbangan hukum guna mendukung kerja-kerja Polda Aceh mengungkapkan fakta atas laporan tersebut.

Koordinator GeRAK Aceh, Askhalani mengatakan, berdasarkan laporan masyarakat kepada GeRAK Aceh mengenai penggunaan ijazah palsu tersebut, ditemukan adanya dugaan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh terlapor.

Dalam perkara ini, kata Askhalani, terlapor diduga menggunakan ijazah palsu tingkat SMP yang dikeluarkan oleh Yayasan Persatuan Guru Taman Siswa Cabang Kisaran Taman Dewasa (SMP) Taman Siswa Kisaran tahun ajaran 1982/1983.

“Hasil kajian dokumen yang disampaikan bahwa dapat kami simpulkan adanya dugaan dan unsur perbuatan melawan hukum (PMH) yang dilakukan oleh terlapor khususnya atas penggunaan ijazah palsu tingkat SMP dari yayasan tersebut,” kata Askhalani dalam keterangannya, Selasa (6/8).

Askhalani menyampaikan, dugaan tindak pidana pemalsuan ijazah yang dilakukan terlapor itu saat ini sudah ditangani atau dilaporkan secara resmi ke Polres Aceh Tamiang pada 23 Mei 2019 lalu oleh Edi Surianto, dan diterima langsung oleh Kasat Reskrim Polres Aceh Tamiang, Iptu Dimmas Adhit Putranto.

“Perkara ini sudah mendapat atensi dari tim Polres Aceh Tamiang yaitu melakukan penyelidikan atas objek laporan dan termasuk pemeriksaan para pihak atau saksi,” ujarnya.

Askhalani menuturkan, berdasarkan keterangan para pelapor serta alat bukti awal permulaan yang cukup diduga memang adanya perbuatan melawan hukum, dibuktikan dari fakta dokumen terkait daftar peserta Ebta SMP tahun 1982 tertanggal 18 November 1982 yang menunjukan adanya 25 pelajar dengan pembagian 15 laki-laki dan 10 perempuan.

“Dari dokumen peserta Ebta itu, terlapor diduga tidak tercatat sebagai peserta ujian tulis ebta untuk mengikuti ujian akhir tersebut,” tuturnya.

Untuk itu, lanjut Askhalani, GeRAK Aceh memberikan harapan dan atensi kuat kepada Polda Aceh untuk dapat melakukan pendalam materi dan mengungkapkan kasus ini sampai selesai.

Penyelesaian kasus ini menjadi salah satu hal yang sangat penting dilakukan terutama untuk memberi rasa keadilan dan persamaan dimuka hukum, apalagi terlapor merupakan caleg terpilih yang diusung dari PNA.

“Jika perkara ini tidak mendapat respon yang cepat dan profesional maka akan minimbulkan multi tafsir yang berimplikasi pada kinerja anggota

DPRK Aceh Tamiang periode 2019-2024, dan untuk itu Tim Polda Aceh perlu melakukan supervisi penanganan perkara yang sedang dilakukan oleh Polres Aceh Tamiang ini,” harap Askhalani. [Randi/rel]