Tingkatkan Investasi, Pemerintah Serahkan Data Hulu Migas ke Aceh

Banda Aceh (KANALACEH.COM) – Pemerintah Indonesia melalui Pusat Data Informasi (Pusdatin) melakukan serah terima data hulu migas kepada Pemerintah Aceh di Ruang Potensi Daerah, Kantor Gubernur, Rabu (17/7).

Plt Kepala BPMA, Azhari Idris menyambut baik kegiatan serah terima data hulu migas ini, yang diharapkan bisa membawa impact positif untuk pengelolaan migas diAceh. Data terkait kegiatan migas harus mudah diakses.

“Hal ini sejalan dengan upaya Pemerintah Aceh dalam meningkatkan investasi, khususnya disektor Migas. Jadi nantinya menjadi referensi dalam menggencarkan komunikasi dengan investor terkait potensi-potensi migas yang ada di Aceh,” kata Azhari.

Dengan adanya kemudahan akses data, kata Azhari, ini adalah sebuah privilege bagi Aceh agar dapat melakukan pengelolaan data hulu migas sendiri. Hal ini juga dinilai dapat menunjang kinerja BPMA selaku lembaga pengelola migas di Aceh, untuk melakukan studi atau kajian eksplorasi.

Kepala Bidang Minyak dan Gas Dinas ESDM Aceh, Dian Budi Darma pun menyambut baik terkait pengelolaan data migas kepada Pemerintah Aceh tersebut. Namun demikian dalam perjalanannya nanti, pihaknya menginginkan adanya komunikasi lebih lanjut mengenai teknis penyimpanan.

“Untuk mekanisme pengelolaan hingga penyediaan data, kami harap adanya komunikasi termasuk soal fasilitas yang diperlukan untuk penyimpanan data semisal pembuatan fasilitas pendukung dan lain sebagainya,” ucap Budi.

Terkait keterbukaan data, Kepala Pusdatin ESDM Agus Cahyono Adi berharap data tersebut bisa membantu untuk menambah kegiatan eksplorasi yang nantinya bisa membantu meningkatkan iklim investasi Migas di Aceh.

“Data merupakan media untuk mencari minyak dan gas. Informasinya agar bisa membantu pemerintah supaya cadangan dalam perut bumi bisa dikelola dengan lebih baik,” jelas Agus.

Sejalan dengan misi Pemerintah Aceh dalam menciptakan iklim investasi, diharapkan data-data terkait hulu migas ini bisa bermanfaat dalam proses pengelolaan migas di Aceh.

Azhari menyebutkan Pemerintah Aceh dan BPMA secara bersama-sama dapat melakukan kajian-kajian pada wilayah terbuka.

“Nantinya diharapkan dapat melakukan promosi wilayah kerja di Aceh sehingga dpt meningkatkan pendapatan Negara secara umum dan Aceh secara khusus melalui dana bagi hasil,” pungkasnya. [Randi/rel]