Aktivis Perempuan Aceh Desak Pengesahan RUU PKS

Banda Aceh (KANALACEH.COM) – Aktivis perempuan dari berbagai lembaga yang tergabung dalam Balai Syura Ureung Inong Aceh, menggelar aksi memperingati hari perempuan sedunia, Jumat (8/3). Mereka dengan lantang menyuarakan persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak hingga politik bersih di Bumi Serambi Makkah.

Pantauan dilokasi, massa berkumpul di depan Masjid Raya Baiturrahman, Kota Banda Aceh. Mereka kompak mengenakan pakaian serba ungu sambil menenteng sejumlah atribut aksi. Massa kemudian melakukan longmarch menuju Bundaran Simpang Lima, Banda Aceh.

Aktivis lintas organisasi itu menyampaikan orasi secara bergantian, mewakili lembaga masing-masing. Sementara, peserta aksi mengelilingi bundaran sambil membentang spaduk dan poster berisikan sikap dan protes tentang fenomena yang terjadi saat ini.

Salah seorang orator meminta sikap dan dukungan terhadap penolakan kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak hanya sekadar dinyatakan secara lisan. Namun, dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dia mengajak masyarakat di Aceh agar lebih peka dengan lingkungan di sekitarnya.

“Kekerasan yang menimpa perempuan dan anak kian hari marak terjadi. Baik kekerasan seksual, fisik, maupun bentuk kekerasan lainnya. Kami paham betul kondisi perempuan hari ini belum seperti amanat UU. Perempuan masih banyak mendapatkan diskriminasi,” katanya seperti dilansir laman Kumparan.com.

Koordinator aksi, Riswati, mengatakan aksi ini rutin dilakukan setiap tahunnya untuk memperingati hari perempuan sedunia. Mereka menyuarakan hak perempuan yang selama ini dinilai belum terpenuhi.

“Bertujuan untuk mengkampanyekan kepada semua pihak tentang pentingnya melaksanakan pemilu bersih dan pemenuhan hak-hak perempuan. Kita juga mendorong agar segera disahkan RUU PKS (Penghapusan Kekerasan Seksual), sebagai landasan untuk memastikan hak-hak perempuan korban kekerasan seksual terpenuhi,” ujar Riswati di lokasi.

Menurutnya, kasus kekerasan terhadap perempuan di Aceh kian hari meningkat sehingga dibutuhkan peran semua pihak. Tidak bisa hanya pemerintah, ujar dia, tetapi elemen sipil dan unsur masyarakat memberikan tindakan atau upaya kongkret.

Para peserta aksi juga meminta pemerintah dapat meningkatkan partisipasi masyarakat menggunakan hak suara pada Pemilu 2019. Pemerintah harus dapat memastikan penyelenggaraan pemilu yang bersih, jujur, adil.

“Pemerintah memastikan semua pihak di Aceh melakukan upaya pemenuhan hak perempuan untuk dapat hidup bebas dari ancaman kekerasan dan diskriminasi. Kami juga meminta pemerintah harus segera mengambil langkah-langkah progesif sebagai upaya pencegahan, penanganan, dan pemulihan terhadap korban kekerasan,” ujar Riswati yang merupakan Direktur Eksekutif Flower Aceh.

“Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memberi dukungan mendesak pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual,” tambahnya.

Di sisi lain, aktivis perempuan Aceh meminta pemerintah memastikan keterlibatan semua pihak dalam pembangunan dan perdamaian Aceh. Sehinga pembangunan berlangsung secara adil, merata, dan iklusi.

“Pemerintah mendorong semua pihak di Aceh untuk mendukung dan memastikan adanya peningkatan keterwakilan dan keterlibatan perempuan di bidang politik. Karena tidak ada demokrasi tanpa partisipasi perempuan secara setara,” ucapnya. []