Banjir landa Aceh, Rafli minta Pemerintah segera bangun kanal

Jakarta (KANALACEH.COM) – Bencana banjir yang kerap terjadi di wilayah Trumon Kabupaten Aceh Selatan, Subulussalam dan beberapa kawasan di Aceh Singkil terkesan menjadi bencana langganan tahunan yang harus dihadapi masyarakat di musim penghujan.

“Kita meminta pemerintah untuk bertidak cepat dan tepat agar persoalan banjir ini dapat teratasi. Banjir ini bukan lah hal yang baru, namun seakan menjadi bencana yang tiap musim penghujan melanda masyarakat di beberapa kawasan seperti trumon kabupaten Aceh Selatan, Subulussalam dan Aceh Singkil,” ungkap anggota DPD RI Perwakilan Aceh Rafli melalui pesan tertulis yang diterima, Senin (17/12).

Rafli meminta agar pemerintah Aceh bersama dengan pemerintah kabupaten/ kota untuk melakukan langkah kongkret terkait penanganan bencana tersebut.

Menurut Rafli, pembangunan kanal di beberapa kawasan tersebut harus disegerakan karena merupakan solusi untuk mengatasi banjir.

“Pada 1960-an, pembangunan kanal sudah pernah dimulai pengerjaannya, di Desa Lae Mate, yang saat itu masih Kecamatan Simpang Kiri, Aceh Selatan. Kanal ini dibangun dengan gotong royong (swadaya masyarakat) yang bermukim di bantaran Sungai Souraya, yang akhirnya terbengkalai dan kembali menjadi hutan,” jelasnya.

Banjir kiriman, kata dia, dari hulu sungai yang datangnya dari Kabupaten Gayo Lues dan Aceh Tenggara, tidak meluap lagi seperti sekarang ini, jika kanal telah dibangun.

Setidaknya, lanjut dia, masyarakat yang ada di bantaran sungai pun bisa meningkatkan hasil pertanian dan berbagai usaha lainnya.

Dia menjelaskan, inti konsep Kanal tersebut adalah mengendalikan aliran air dari hulu sungai dengan mengatur volume air yang masuk ke kawasan permukiman masyarakan dan akan membuat beban sungai di utara saluran kolektif lebih terkendali. Kanal tersebut menjadi sistem makro drainase yang berfungsi untuk mengurangi genangan air di dalam kawasan permukiman dengan mengalirkannya langsung ke laut.

Untuk Aceh Selatan, Rafli Kande juga menyebutkan, pada tahun lalu BNPB sudah mengalokasikan anggaran untuk tanggul 7 Sungai.

“Alhamdulillah, sebagai bentuk keseriusan dan kepeduliannya, kepala BNPB Bapak William sudah membantu penanganan untuk rekontruksi sungai di Aceh Selatan pada 2017 silam, antara lain Rekontruksi Tanggul Sungai Kr. Manggamat, Kr Lhok Bengkuang, kr Seurulah, Kr Meukek, Kr Gp Alha, kr Sawang, Kr Samadua di Aceh,”tambahnya.

Dirinya juga sudah menyampaikan kepada Kepala BNPB, terkait persoalan muara sungai-sungai di Aceh Singkil terjadi pendangkalan, sehingga tidak dapat menampung debit air yang datang dari hulu sungai. Sehingga air tersebut meluap dan menggenangi bahkan merusak perkampungan masyarakat.

“Jadi, untuk itu kami mengajak pemkab bersama-sama mendorong hal ini ke BNPB dan instansi lainnya di pusat agar segera dapat ditindaklanjuti. Sehingga, ke depan banjir tak lagi jadi mimpi buruk masyarakat dikala musim hujan tiba,” harapnya.

Tak hanya itu, Rafli juga mendesak agar moratorium penebangan hutan dilaksanakan secara maksimal. “Selain, pembangunan sarana dan prasarana untuk mengatasi banjir, moratorium penebangan hutan juga harus dioptimalkan, reboisasi harus digalakkan. Jika tidak maka solusi penanganan banjir secara terintegrasi juga tidak akan maksimal,” pungkasnya. [Randi/rel]