MaTa sebut Panwaslih Aceh dukung mantan koruptor jadi pejabat

Banda Aceh (KANALACEH.COM) – Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) menyesalkan sikap Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Aceh yang telah memutuskan untuk mengabulkan permohonan Abdullah Puteh agar diterima oleh KIP Aceh sebagai bakal calon anggota DPD RI Pemilu 2019.

Kordinator Bidang Hukum dan Politik MaTa, Baihaqi mengatakan, putusan yang dikeluarkan oleh Panwaslih Aceh ini merupakan langkah mundur dalam agenda pemberantasan korupsi.

Hasil penelusuran MaTA, Abdullah Puteh adalah salah satu bakal calon Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Aceh. Namanya dicoret oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh karena pernah divonis bersalah oleh pengadilan karena terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi di Aceh pada tahun 2005 silam.

Baca: Panwaslih kabulkan gugatan Abdullah Puteh

Baihaqi berpendapat, putusan Panwaslih Aceh dengan nomor 001/PS/Bawaslu-Prov.Ac/VII/2018 ini menjadi preseden buruk dalam penyelenggaraan pemilu di Aceh. “Dan ini juga memberi isyarat bahwa Panwaslih Aceh tidak memiliki komitmen pemberantasan korupsi. Padahal, gerakan pemberantasan korupsi menjadi agenda besar dinegeri ini yang terus perlu didengungkan disemua tingkatan,” katanya melalui pesan tertulis yang diterima, Jumat (10/8)

MaTA menilai putusan ini merupakan bentuk dukungan Panwaslih Aceh terhadap koruptor agar bisa menjadi calon pejabat negara. Dan bahkan, menurut MaTa, masyarakat Aceh akan menilai bahwa Panwaslih Aceh tidak memiliki integritas dan moralitas.

Terkait dengan putusan Panwaslih Aceh tersebut, MaTA mendesak KIP agar tetap mematuhi Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu 2019. Pada pasal 4 ayat (3) peraturan tersebut sudah jelas disebutkan “Dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi”

Putusan Panwaslih Aceh ini juga, lanjut dia, tidak bersifat final dan mengikat. Pada pasal 469 (1) UU Nomor 7 tahun 2007 jelas disebutkan “Putusan Bawaslu mengenai penyelesaian sengketa proses Pemilu merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat, kecuali putusan terhadap sengketa proses Pemilu yang berkaitan dengan: a. verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu; b. penetapan daftar calon tefen anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; dan c. penetapan Pasangan Calon.

“UU tersebut sudah menjadi landasan bagi KIP Aceh untuk tidak menjalankan putusan tersebut. Kalau pun KIP Aceh tetap menjalankan putusan Panwaslih Aceh ini, patut diduga KIP Aceh juga merupakan bagian dari Panwaslih Aceh. Dan ini merupakan kesalahan fatal karena telah mengangkangi peraturan yang telah ditetapkan oleh KPU,” kata dia. [Randi/rel]