BPJS bayar klaim kematian Rp72 juta untuk tiga aparatur desa di Aceh Utara

Lhoksukon (KANALACEH.COM) – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) ketenagakerjaan membayar klaim santunan kematian sebesar Rp 72 juta untuk tiga aparatur gampong di Kecamatan Meurah Mulia, Kabupaten Aceh Utara.

Masing-masing ahli waris menerima sebesar Rp 24 juta, secara simbolis penyerahan santunan BPJS tersebut dilakukan oleh Wakil Bupati Aceh Utara, Fauzi Yusuf, didampingi oleh Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Lhokseumawe, Abdul Hadi, di aula Kantor Camat Meurah Mulia, Kamis (26/04).

Wakil Bupati Aceh Utara Fauzi Yusuf mengatakan santunan kematian yang dibayar oleh BPJS Ketenagakerjaan ini merupakan hasil kerjasama, atau sinergitas antara BPJS Ketenagakerjaan Cabang Lhokseumawe dengan Pemkab Aceh Utara.

Hal ini dimaksudkan untuk melindungi aparatur gampong selaku perpanjangan tangan pemerintah di level desa. Terutama terhadap kecelakaan kerja maupun kematian.

Ia berharap, santunan ini dapat meringankan beban bagi keluarga yang ditinggalkan almarhum, terutama bagi kelangsungan kehidupan keluarga atau kebutuhan anak-anak.

“Kita harapkan seluruh gampong di Aceh Utara dapat mendaftarkan aparaturnya pada BPJS Ketenagakerjaan, sehingga mendapatkan penjaminan social sebagaimana kita saksikan pada hari ini,” harapnya.

Fauzi Yusuf menambahkan, sesuai dengan Perbup yang telah dikeluarkan Bupati Aceh Utara, maka setiap gampong dianjurkan untuk terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dengan mem-plot anggaran dari dana desa.

Sebelumnya, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Lhokseumawe, Abdul Hadi, mengatakan dari jumlah 852 gampong di Aceh Utara, baru 468 gampong yang telah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dengan jumlah aparatur 7.171 orang.

“Masih ada sebanyak 384 gampong lagi yang belum terdaftar, kami sangat mengharapkan agar gampong-gampong itu juga dapat terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan,” ujarnya.

Menurut dia, perlindungan atau penjaminan sosial bagi tenaga kerja, termasuk aparatur desa, merupakan program pemerintah untuk memberikan kenyamanan hidup. Di Aceh Utara program ini disahuti dengan sangat baik oleh Pemkab setempat, meskipun di beberapa daerah lain masih wacana dan baru akan dilaksanakan.

“Di DKI Jakarta, misalnya, program ini masih dalam pembicaraan dan baru akan dilaksanakan beberapa waktu mendatang,” kata Abdul Hadi. [Rajali Samidan]